tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik sikap Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim (PM Anwar Ibrahim) dalam melindungi para pekerja migran Indonesia. Ia pun kembali mengingatkan agar Malaysia mau menerapkan one channel system dalam perekrutan tenaga migran Indonesia.
"Saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berharap One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers bersama dengan PM Anwar di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1/2023).
Jokowi juga berharap agar ada pembangunan Community Learning Center di daerah Semenanjung demi pemenuhan hak anak-anak buruh migran Indonesia.
Selain soal buruh migran, Jokowi juga menyinggung soal penguatan kerja sama di bidang produksi minyak sawit lewat consul of palm oil producing countries (CPOPC) dalam meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit.
Kedua negara juga sepakat untuk terus memperkuat peran ASEAN. Mereka sepakat bahwa ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan induk Pasifik yang damai, sejahtera dan stabil. Mereka juga membahas soal penerapan kebijakan untuk negara Myanmar.
"Mengenai Myanmar, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan five point consensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan five point concensus tersebut," Kata Jokowi.
Sementara itu, PM Anwar Ibrahim mengakui bahwa masih ada permasalahan di bidang pekerja migran. Namun, ia memastikan masalah itu akan diselesaikan agar tidak memicu konflik.
"Jadi kita insyaallah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan karena saya mau hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya spesial. Dan saya harap kedua menteri luar paham bahwa komitmen kita begitu rupa," kata PM Anwar Ibrahim.
PM Anwar Ibrahim mengaku paham masalah pekerja migran Indonesia karena pernah berbicara dengan tahanan berstatus pekerja migran saat masih ditahan. Ia mendengar keterangan soal hukuman cambuk yang kerap menyiksa buruh migran Indonesia. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk tidak melanjutkan hukuman tersebut. Ia pun berkomitmen untuk mencari penyelesaian yang lebih baik daripada sekadar penghentian hukuman cambuk.
"Saya tahu benar karena saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambokan ke atas mereka dan saya tidak pikir ini satu yang manusiawi dan alhamdulillah untuk tahun ini dan tahun lalu 2022 soal cambok itu sudah dihentikan," jelas Anwar.
"Tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela dan saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agency pekerja ini harus hanya sekadar fasilitas dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan," tambah PM Anwar Ibrahim.
PM Anwar Ibrahim juga mendapat sejumlah masukan dari Presiden Jokowi. Setidaknya ada dua yang menjadi perhatian Anwar yakni soal hilirisasi dan digitalisasi. Ia akan membawa konsep tersebut untuk diterapkan di Malaysia. Khusus soal penerapan sistem digital dalam masalah pekerja migran Indonesia, Anwar memastikan bahwa akan dijalankan.
"Soal digital, digitalization unit ini sangat penting karena ia dengan sendirinya akan mengurangkan karena birokrasi dan keperluan menggunakan terlalu ramaikan," ujar Anwar.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
