tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui kemandirian industri obat, vaksin dan alat-alat kesehatan (alkes) masih menjadi kelemahan serius dalam situasi pandemi COVID-19. Menurutnya kelemahan ini harus ditangani dan dipecahkan solusinya.
“Kemandirian industri obat, vaksin dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI, Senin (16/8/2021).
Namun demikian menurutnya pandemi COVID-19 juga telah mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri. Termasuk pengembangan vaksin COVID-19 yang saat ini sudah dilakukan yakni Vaksin Merah Putih, serta pengembangan alat kesehatan khususnya oksigen untuk kesehatan.
“Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin, dan tidak ada toleransi sedikitpun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi.
Lonjakan COVID-19 yang terjadi mulai Juni 2021 mengakibatkan peningkatan kasus COVID-19 yang sangat tajam, rumah sakit rujukan COVID-19 penuh di sejumlah daerah.
Obat-obatan untuk terapi COVID-19 juga langka seiring dengan membludaknya permintaan. Termasuk ketercukupan oksigen medis di sejumlah daerah yang terbatas.
Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya menyatakan kebutuhan obat COVID-19 melonjak tajam seiring dengan terjadinya peningkatan kasus. Buffer stock atau cadangan obat selama setahun pun sudah habis, sehingga sempat terjadi kelangkaan.
"Memang kita punya buffering [obat COVID-19], tetapi buffer kami yang kami siapkan untuk satu tahun ini pun habis tidak sampai satu bulan. Ini buffer kami sudah habis dan sedang melakukan pengadaan kembali,” kata Arianti dalam acara webinar yang disiarkan melalui akun YouTube Persi, Senin (19/7/2021).
Sementara ketersediaan vaksin juga masih belum mencukupi target cakupan vaksin. Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengakui selama Juli 2021 pasokan vaksin COVID-19 ke sejumlah daerah mengalami keterlambatan. Penyebabnya memang karena stok vaksin COVID-19 di pusat memang masih kurang.
“Beberapa daerah mengatakan mereka belum bisa memberikan vaksin karena vaksinnya belum dikirim dari pusat karena memang kita ketahui jumlah vaksin yang kita terima 151,9 juta itu sebenarnya masih kurang lebih 30 persennya dari kebutuhan kita karena kebutuhan kita kan 462 juta dosis,” kata Nadia dalam webinar Update Percepatan Vaksinasi COVID-19, Selasa (27/7/2021).
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Bayu Septianto
