tirto.id - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut seleksi penerimaan prajurit TNI. Ia tak ingin hal itu menjadi alasan menggagalkan calon prajurit dalam proses rekrutmen.
Menurut mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) ini, menggagalkan keturunan PKI dalam proses seleksi prajurit TNI tak memiliki dasar hukum.
“Yang dilarang itu PKI, yang kedua ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Itu yang tertulis,” kata Andika menyampaikan isi Ketetapan (TAP) MPRS XXV/1966 sebagaimana disiarkan kanal YouTube miliknya dikutip dari Antara, Kamis (31/3/2022).
Oleh karena itu, Andika memerintahkan Panitia Seleksi Penerimaan Prajurit TNI 2022 tidak membuat aturan dan larangan yang tidak ada dasar hukumnya.
“Jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan. Ingat ini. Kita melarang pastikan kita punya dasar hukum,” tegas dia.
“Zaman saya tidak ada lagi (larangan terkait) keturunan. Tidak, karena saya menggunakan dasar hukum,” sambung Andika.
Dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI 2022, Andika menerima laporan dari jajarannya mengenai proses seleksi: seperti tahapan, mekanisme, metode dan pertanyaan yang diberikan kepada peserta saat mereka menjalani tes ideologi.
Andika juga memerintahkan anak buahya tidak lagi memasukkan pemeriksaan postur tubuh dalam tahapan tes kesamaptaan, karena itu telah ada di pemeriksaan kesehatan.
“Yang pemeriksaan postur tubuh bukannya sudah ada di kesehatan? Kita jangan menduplikasi padahal kita bukan orang kesehatan,” jelas Andika.
Tes kesamaptaan tidak perlu lagi memasukkan pemeriksaan postur tubuh dan ujian renang, karena tidak semua calon prajurit memiliki akses ke kolam renang atau tempat untuk belajar berenang.
“Tidak fair (jika ada ujian berenang),” ujarnya.
Kemudian, Andika juga meminta anak buahnya mengambil skor akademik dari transkrip nilai ijazah calon prajurit. Dengan demikian, ia meminta tes akademik pun dihapus dari tahapan seleksi.
“Menurut saya tes akademik ini tinggal ambil saja IPK (indeks prestasi kumulatif) dan transkripnya, karena bagi saya yang lebih penting ijazahnya saja. Tidak usah lagi ada tes akademik,” kata dia.
Di penghujung rapat, Panglima TNI meminta jajarannya memperbaiki mekanisme seleksi sebagaimana instruksi yang telah diberikan.
Berbagai perbaikan dan perubahan itu, menurut Panglima, merupakan cara menjadikan tahapan seleksi prajurit TNI berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Editor: Fahreza Rizky
