Israel Buat Kode Etik Larang Dosen Bicara Politik di Kelas

tirto.id - Pemerintah Israel berencana memberlakukan kode etik baru yang melarang para dosen berbicara politik di dalam kelas. Kepada harian Yedioth Ahronoth Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennet mengeluarkan pernyataan bahwa ia memutuskan untuk mensahkan panduan etika baru itu buat lembaga pendidikan tinggi.

Bennet mengatakan ia berharap Dewan Pendidikan Tinggi, badan yang mengawasi sistem pendidikan tinggi di Israel dan Bennet bertugas sebagai ketuanya, akan membahas dan menyetujui kode etik tersebut "dalam waktu dekat".

Mengutip dari Antara, Minggu (11/6/2017) panduan tersebut akan dilaksanakan di semua universitas dan perguruan tinggi setelah kode etik itu diduga disetujui, kata Bennet.

Kode etik yang diusulkan itu, yang salinannya dilihat oleh Xinhua, dirancang oleh Asa Kasher, Profesor Filsafat di Tel Aviv University.

Berdasarkan kode etik itu, para profesor akan dilarang "menyampaikan pandangan politik mereka di dalam kelas".

Tak hanya itu, masing-masing lembaga pendidikan akan diharuskan "membentuk satu unit yang akan memantau kegiatan politik" di kampus.

Kode etik tersebut juga akan melarang dosen menyerukan boikot akademis terhadap Israel.

Rencana pemberlakuan kode etik itu pun direspons dengan kemarahan oleh sivitas akademik Israel. Merea kmencela tindakan itu sebagai anti-demokrasi.

VERA, organisasi payung para rektor universitas di Israel, menyiarkan satu pernyataan pada Sabtu (10/6/2017) waktu setempat yang mengatakan mereka "dengan tegas menolak" kode etik itu.

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa kode etik tersebut "meremehkan kebebasan lembaga pendidikan tinggi untuk memutuskan kode etik mereka sendiri buat staf akademis, sehingga melanggar kebebasan akademis dengan cara yang paling mendasar dan serius.”

Sebagai informasi, koalisi sayap-kanan Isrel sudah kerap kali melancarkan upaya untuk menangkal kecaman internasional dan menyerukan boikot atas tindakan negeri tersebut selama 50 tahun menguasai Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza, tempat rakyat Palestina ingin mendirikan negara masa depan mereka.

Selama beberapa tahun belakangan, sivitas akademika dan artis yang terlibat dalam kegiatan politik yang menentang pendudukan telah sering menjadi sasaran anggota parlemen dan menteri sayap-kanan, yang menuduh mereka "tidak setia".