tirto.id - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), memperkirakan realisasi investasi hulu migas pada 2024 sebesar US$16,1 miliar atau sekitar Rp260,82 triliun (asumsi kurs Rp16.200 per dolar Amerika Serikat/AS). Perkiraan realisasi itu lebih kecil dari investasi yang ditargetkan pemerintah, yaitu sebesar US$17,7 miliar sampai akhir tahun.
Meski begitu, perkiraan realisasi itu meningkat 18 persen dari total realisasi investasi 2023 yang senilai US$13,7 miliar.
“Outlook investasi di 2024 adalah US$16,1 billion dan itu meningkat 18 persen dari 2023. Perkiraan investasi sampai dengan Mei 2024 adalah sebesar US$4,33 billion,” ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama SKK Migas dan Direktur Utama Pertamina, di Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Sementara itu, pada 2023, 54 persen dari total investasi disumbang oleh PT Pertamina (Persero). Sedangkan 37 persen sisanya berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lainnya.
“Investasi hulu migas, seperti yang pernah kami sampaikan, bahwa investasinya adalah US$13,7 billion di 2023. Kemudian dari Pertamina Group berkontribusi 54 persen dari investasi 2023 dan sisanya 37 persen dari tempat (KKKS) lain,” kata Dwi.
Selain investasi, SKK Migas menargetkan realisasi pengadaan barang dan jasa senilai US$13,90 juta, dengan komitmen TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) sebesar 53,39 persen atau US$,9 juta sampai akhir 2024.
Sedangkan realisasi pengadaan barang dan jasa sampai April 2024 tercatat sebesar Rp2,44 juta, dengan komitmen TKDN 60,69 persen atau US$1,34 juta.
“TKDN ini berarti yang bisa diserap oleh pengusaha dalam negeri. Itu kira-kira,” imbuhnya.
Di sisi lain, cost recovery atau pengembalian seluruh biaya operasi yang timbul dari kegiatan hulu migas, dari catatan Dwi, mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya di 2020 mencapai US$8,1 miliar menjadi US$7,7 miliar pada 2023.
Sementara cost recovery pada tahun ini, diperkirakan bakal mencapai US$8,3, naik dari tahun lalu. Namun, menurut Dwi, kenaikan itu akan menjadi biaya yang harus dibayarkan di tahun selanjutnya, bukan di tahun ini.
“Di tahun 2024, yang kelihatannya ada kenaikan, itu karena memang harus membayar unrecovered cost (biaya yang tidak bisa dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya) US$0,7 miliar. Ini di bawah yang sebenarnya beban di tahun-tahun sebelumnya,” jelas dia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
