tirto.id - Publik sedang menyoroti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditargetkan akan dijadikan tempat upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024. Kurator Nusantara, Ridwan Kamil, juga menyebut saat upacara nantinya digelar, kondisi Istana di ibu kota baru sudah selayaknya seperti di Jakarta.
Menanggapi sorotan mengenai proyek di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyebut bahwa ambisi pembangunan ibu kota terlihat memiliki sejumlah masalah.
"IKN masih jauh disebut seperti Jakarta. Itu terlalu mengada-ada, yang jelas masalah IKN cukup banyak," ucapnya saat dihubungi Tirto, Kamis (6/6/2024).
Masalah pertama menurut dia yakni status lahan yang belum jelas, terutama lahan Hak Guna Usaha (HGU) kawasan hutan dan pembebasan lahan masyarakat. Sementara, investor terus mempertanyakan kepastian terkait status lahan tersebut.
Kedua, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, juga menimbulkan keraguan soal komitmen dan kemampuan teknis penyelesaian IKN.
Ketiga, risiko demoralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipaksa pindah ke IKN bisa menyebabkan pelayanan publik dan kinerja birokrasi terganggu.
"Keempat, masalah sumber air dan lingkungan hidup membuat ragu investor, terutama investor yang punya komitmen soal ESG Standard," ujarnya.
Masalah kelima, tata kelola yang terindikasi buruk terutama penggunaan anggaran negara. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 134 proyek dengan total Rp32 triliun terindikasi memiliki risiko kecurangan sedang, dan 24 proyek dengan total Rp8,5 triliun memilki risiko kecurangan tinggi.
"Kalau masalah masih rumit ya memaksa upacara 17 Agustus di IKN berakhir cuma sekadar simbolik, tapi masih jauh dari harapan," ungkap Bhima.
Di tengah keruwetan masalah pembangunan di IKN yang terkesan serba dikebut, pemerintahan justru mengabarkan berencana membangun menara tertinggi di Indonesia setinggi 778 meter di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuturkan nantinya nama menara tersebut yaitu “Menara BUMN”.
Padahal, Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara sebelumnya menjabarkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di Nusantara, Kalimantan Timur rata-rata baru mencapai 40 persen, sedangkan progres pembangunan Rusun Polri sudah mencapai 42 persen.
Kemudian progres Rusun ASN 2 sekitar 30 persen, dan Rusun ASN 3 mencapai 32 persen. Secara keseluruhan dari 47 menara rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri atas 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit.
Lalu, Rusun Hankam terdiri atas 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit.
Masing-masing tower setinggi 12 lantai, terdiri atas lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial/fasilitas umum (fitness, ruang publik, dan sebagainya), sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian.
Di samping itu, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan berkantor di IKN, Kalimantan Timur, pada Juli 2024 mendatang. Saat ini pihaknya masih menunggu infrastruktur jaringan air rampung di wilayah tersebut.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Irfan Teguh Pribadi
