tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara mengenai pencairan insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) yang tak kunjung terealisasi. Ia mengatakan Kementerian Keuangan sudah meminta agar Kemenkes mempercepat proses verifikasi data tenaga kesehatan dari daerah.
“Itu kami terus meminta pada Kemenkes mengakselerasi proses verifikasi (data tenaga kesehatan) yang dikirimkan dari dinas. Kami minta diperpendek waktu verifikasi dinas ke kemenkes. Di-confirm dan langsung dibayarkan,” ucap Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (22/6/2020).
Penjelasan ini menjadi jawaban Sri Mulyani ketika menanggapi pertanyaan anggota Komisi XI terkait lambannya pencairan insentif bagi tenaga medis. Sri Mulyani mencatat realisasi belanja anggaran kesehatan yang sudah repot-repot disusun Kemenkeu memang tak cukup menggembirakan.
“Untuk (belanja) kesehatan sampai minggu lalu implementasinya baru 1,54 persen,” ucap Sri Mulyani.
Selain insentif dalam konteks gaji, Sri Mulyani juga mengaku mendapat informasi kalau tunjangan kematian bagi tenaga medis juga sempat terhambat. Realisasinya juga sempat tertunda dan baru terealisasi pekan lalu.
“Saya tahu Kemenkes ingin berhati-hati. Ini tapi sudah masuk Juni 2020. Jadi perlu segera belanja kesehatan,” ucap Sri Mulyani.
Untuk belanja kesehatan, pemerintah sudah menganggarkan Rp87,55 triliun dari total Rp695,20 triliun anggaran penanganan COVID-19 per 17 Juni 2020. Nilai ini mengalami kenaikan dari posisi awal sesuai Perpres 54/2020 yang waktu itu mencapai Rp75 triliun.
Di dalam dana ini, pemerintah mengalokasikannya bermacam-macam, antara lain perlindungan bagi tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, serta insentif bagi tenaga medis dan dokter.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
