tirto.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai keanggotaan Board of Peace (BoP) untuk sementara waktu dihentikan (on hold). Keputusan ini diambil lantaran fokus perhatian pemerintah dan dunia internasional kini beralih sepenuhnya ke situasi konflik yang memanas di Iran.
Hal tersebut disampaikan Sugiono usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup dengan sejumlah mantan Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.
“Ini semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran," ujar Sugiono saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan.
Meski pembicaraan formal tertunda, Sugiono menegaskan bahwa konsultasi dengan negara-negara sahabat, khususnya di kawasan Teluk, tetap berjalan. Pasalnya, negara-negara tersebut turut merasakan dampak langsung dari eskalasi konflik yang terjadi.
"Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama teman-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan kita di Teluk karena mereka mengalami juga diserang. Karena, mereka juga anggota BoP juga," jelasnya.
Sugiono menambahkan Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi segala kemungkinan di tengah situasi yang terus berkembang.
“Situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kami akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden apa pun yang terjadi kita harus siap menghadapi segala kemungkinan," imbuh Sugiono.
Senada dengan Sugiono, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengakui bahwa situasi geopolitik saat ini memaksa Indonesia berhitung ulang mengenai posisi strategisnya, termasuk soal mandat BoP.
"Kami bahas juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan posisi dan mandat BoP. Kami akan berhitung lagi," kata Hassan.
Hassan menyebut Presiden Prabowo menggambarkan posisi Indonesia saat ini menghadapi tantangan navigasi yang jauh lebih rumit dibandingkan masa lalu.
"Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita tidak hanya [di antara] dua karang, tapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah," ungkapnya.
Selain isu mandat perdamaian, pertemuan tersebut juga membahas dampak nyata perang di Asia Barat terhadap ekonomi dan pasokan energi.
"Potensi efek dari perang ini terhadap kepada ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja," tambah Hassan.
Pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam ini dihadiri pula oleh sejumlah tokoh nasional untuk bertukar pandangan. Tampak hadir Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Presiden ke-7 RI, Joko Widodo; Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11, Boediono, serta Wakil Presiden ke-13, Ma'ruf Amin.
Selain itu, hadir pula para pimpinan partai politik, antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Presiden juga mengundang mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Hasan Wirajuda, dan Marty Natalegawa.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id


































