tirto.id - Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (20/5/2024). Mereka adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta Indonesia Corruption Watch (ICW) yang membahas soal penentuan pansel pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.
Koordinator Utama ICW, Agus Sunaryanto, mengatakan mereka membahas penentuan pansel dalam rangka mencegah kejadian hasil pansel KPK 2019 yang berisi orang-orang bermasalah. Menurutnya, mereka menyerahkan nama-nama kandidat pansel kepada KSP.
"Nama-nama yang kita sampaikan berbasis pada indikator-indikator tertentu terutama terkait dengan integritas, dan kompetensi mereka dalam pemberantasan korupsi, sehingga ketika nanti saat duduk sebagai anggota pansel tidak lagi gamang mencari orang-orang yang layak menjadi Capim KPK," kata Agus usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menurut Agus, penyerahan nama penting agar presiden mendapatkan informasi soal seleksi KPK berdasarkan keterangan panitia seleksi yang cukup. Hal ini semakin penting di tengah prediksi pansel sudah berjalan akhir Mei atau awal Juni 2024 mendatang.
Peneliti PSHK, M. Nur Ramadhan, menambahkan bahwa pengusulan nama dilakukan agar pemerintah bisa mencari pimpinan yang jauh dari intervensi. Ia menekankan pentingnya pemerintah mencari pansel yang bebas kepentingan.
"Ini juga perlu dicatat, kami mengingatkan sekali lagi kepada pemerintah bahwa nama-nama yang akan dipilih menjadi pansel calon pimpinan KPK dan Dewas KPK itu perlu diisi nama-nama yang jauh dari konflik kepentingan dan juga jauh dari godaan intervensi," kata Ramadhan di lokasi sama.
Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, ia tidak bisa menyampaikan nama-nama kandidat yang didorong untuk menjadi pansel. Akan tetapi, ia menjamin bahwa kandidat pansel pilihan mereka dapat bekerja menyelesaikan masalah dan memenuhi rekam jejak bersih dan anti-konflik kepentingan.
"Ada lebih dari 20 nama. Kita serahkan ke Deputi V KSP," kata Kurnia.
Ia memastikan nama-nama yang disodorkan berasal dari beragam latar belakang, seperti akademisi, praktisi, sampai pemerhati isu antikorupsi.
"Kita tinggal lihat saja figur-figur siapa yang dipilih oleh presiden ke depan, tentu kami di masyarakat sipil, ada ICW, ada PSHK, akan menelisik lebih lanjut latar belakang pekerjaan yang ditunjuk presiden," kata Kurnia.
Ia berharap pansel segera berjalan agar seleksi tidak ketergantungan dengan fit and proper test.
Deputi V Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad, berterima kasih atas daftar nama yang diberikan masyarakat sipil. Ia memastikan pemerintah akan mempertimbangkan nama-nama yang disampaikan.
"Nama-nama [tersebut] tentu akan menjadi pertimbangan bersama dengan masukan dari elemen masyarakat yang lain," kata Rumadi, Senin (20/5/2024).
Rumadi tidak menjawab apakah nama yang disarankan akan ditampung pemerintah atau tidak. Akan tetapi, pemilihan kandidat pansel masih terus berjalan.
"Soal ada nama yang akan diambil atau tidak masih terus berproses," kata Rumadi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Irfan Teguh Pribadi
