Masuk tirto.id
tirto.id - Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah melalui perjalanan panjang penuh dinamika. Termasuk di Ibukota DKI Jakarta. Perayaan 80 tahun kemerdekaan di tahun 2025, bukan sekadar menandai usia negara.
Namun menjadi momentum refleksi terhadap pencapaian serta tantangan yang dihadapi. Upaya untuk ‘merdeka di seluruh bidang kehidupan‘ menjadi salah satu fokus utama dalam perjalanannya.
"80 tahun bukan usia muda. Kita harap di usia yang matang ini, kemerdekaannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh bidang kehidupan," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Senin (11/8).
Meskipun sudah merdeka, Indonesia khususnya Jakarta tetap menyiapkan kekuatan agar tak dijajah dalam bidang perekonomian dan lainnya.
"Senjata hari ini bukan dari bentuk peluru, tapi dalam bentuk kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, budaya, seni dan sebagainya," ucap Khoirudin.
Diharapkan, semua masyarakat bisa merasakan kemerdekaan melalui program dan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah.
"Saya harap kita bisa menjamin kemerdekaan itu semua. Jangan sampai kebijakan pemerintah membuat masyarakat tidak merasakan kemerdekaan," tutur Khoirudin.
Hingga kini, menurut Khoirudin, masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan karena tak bebas berekspresi dan menyampaikan pendapat.
"Hari ini masih ada sebagian kelompok yang belum merasakan kemerdekaan. Saya berharap di usia ke 80 tahun ini, merdeka dapat dirasakan semua masyarakat," tambah Khoirudin.
Maksimalkan Akses Pelayanan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diharapkan dapat memaksimalkan akses pendidikan dan kesehatan. Pasalnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dinilai cukup besar jika dibandingkan dengan provinsi lain.
Dalam kondisi keuangan tersebut, prioritas pembangunan bisa menyejahterakan warga DKI Jakarta. "Jangan sampai masih ada anak-anak di DKI Jakarta yang tidak bisa bersekolah, atau warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lazarus Simon Ishak, Senin (11/8).
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut harus bisa dituntaskan pada usia ke-80 Kemerdekaan Indonesia. "Pemprov DKI Jakarta harus hadir menyelesaikan persoalan-persoalan ini," tambah Lazarus.
Pemprov DKI Jakarta, sambung dia, perlu memaksimalkan penguatan ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur kota. Apalagi tantangan Jakarta akan beralih menjadi kota global.
"Semuanya harus bergerak bersama, karena kita tengah menuju hampir satu abad Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi harus sudah disiapkan dari sekarang," tambah Lazarus.
Meski begitu, Lazarus mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang telah memperluas akses pelayanan Transjakarta di wilayah daerah penyangga. Seperti Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi.
"Ini juga merupakan bagian dari kebijakan Pak Gubernur Pramono yang kami dukung penuh," tutur dia.
Lazarus pun mendorong Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan transportasi publik sampai di wilayah-wilayah permukiman.
Dengan demikian, memudahkan masyarakat untuk mengakses transportasi umum seperti MRT, LRT atau Transjakarta.
"Pemerintah harus menyiapkan sistem transportasi yang terintegrasi sampai ke titik-titik feeder di perkampungan," jelas Lazarus.
Selain itu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal mendasar yang harus terpenuhi secara optimal. "Jadi, usia ke-80 tahun kemerdekaan ini, pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama," tandas Lazarus.
"Karena kita tidak bisa mengisi kemerdekaan secara utuh jika sumber daya manusia kita tidak dipersiapkan dengan baik," ucap dia.
Momentum Evaluasi Pembangunan Kota
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Farah Savira mengajak seluruh warga mengevaluasi kondisi pembangunan kota.
Momentum tersebut dapat dijadikan refleksi dan transformasi untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam upaya menyejahterakan warga secara efektif dan efisien.
"Pekerjaan rumah kita bukan hanya merayakan. Tapi mengevaluasi kondisi bangsa saat ini. Baik dari sisi demokrasi, kesejahteraan, maupun pemenuhan hak-hak dasar yang seharusnya sudah terpenuhi," kata Farah.
Begitu pula dengan jaminan pelayanan publik bagi warga secara penuh. Khususnya untuk kelompok rentan dan lanjut usia (Lansia).
"Harapan kita, ke depan tidak ada lagi warga yang terpinggirkan dalam mendapatkan haknya," imbuh Farah.
Selain itu, Farah mengajak seluruh warga Jakarta merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan semangat baru. Mengingat jasa para pahlawan terdahulu yang sudah berjuang mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.
Sehingga, sambung Farah, tradisi perayaan yang selama ini sudah terjalin kuat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tak sebatas seremonial. Namun dapat dimaknai lebih dalam.
"Semangat perayaan yang digelorakan teman-teman RT/RW masih sama, tapi kami di DPRD berharap perayaan ini juga menjadi momentum untuk lebih reflektif," pungkas Farah.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
