tirto.id - Pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah menggunakan hotel berbintang 2 dan 3 untuk menampung pasien positif COVID-19 tanpa gejala.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyatakan, penggunaan hotel ini bisa dilakukan bila kapasitas rumah sakit di wilayah yang bersangkutan sudah terpenuhi sehingga membutuhkan tambahan kapasitas.
“Pemerintah dan beberapa kementerian bersama Ibu Menkeu (Sri Mulyani) atas arahan Bapak Presiden menyiapkan hotel bintang 2 dan 3 untuk pasien yang sudah terkonfirmasi tetapi tanpa gejala,” ucap Doni dalam konferensi pers virtual, Sabtu (12/9/2020).
Doni mengatakan daerah tidak perlu khawatir mengenai biayanya. Sebaliknya biaya dari penggunaan hotel untuk tempat isolasi mandiri ini bakal ditanggung pemerintah pusat. Terutama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
“Setelah ada kebijakan pemerintah pusat, ketua komite (KPCPEN) Bapak Airlangga dan Sri Mulyani memberi kemudahan sebuah jaminan untuk kasus tinggi boleh menyiapkan pakai hotel yang akan dibiayai pemerintah pusat,” ucap Doni.
Selebihnya, kata Doni, teknis pelaksanaan lapangan dan detail kriteria yang harus dipenuhi daerah akan diumumkan lebih lanjut. Ia bilang kebijakan ini akan mempertimbangkan juga data yang diterima dari pakar dan tim Satgas COVID-19.
Sejalan dengan Doni, Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto sebelumnya sempat mengabarkan tingkat isian tempat tidur (BOR) dan ICU di RS Rujukan COVID-19 di 8 provinsi hampir mendekati 50 persen. Ia menyatakan rata-rata nett occupancy rate berada di angka 46,11 persen untuk ICU dan 47,88 persen di ruang isolasi.
“Dua provinsi Jakarta-Bali jadi perhatian, karena untuk ICU di atas 50 persen dan juga untuk isolasi. 6 daerah lain di bawah 50 persen,” ucap Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (11/9/2020).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
