tirto.id - Beredar di media sosial, video yang diklaim menunjukkan protes masyarakat adat Suku Dayak terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Keterangan dalam video tersebut menarasikan bahwa masyarakat adat Suku Dayak melakukan protes terhadap Otorita IKN yang dianggap memaksa mereka untuk melakukan pembongkaran 200 rumah di wilayah IKN dalam waktu 7 hari.
Lebih lanjut, narasi dalam video juga menyebut bahwa masyarakat Dayak meminta Otorita IKN untuk angkat kaki dari wilayah tersebut. Berikut keterangan narasi yang tertera dalam video tersebut:
“Protes masyarakat Dayak Terhadap otorita IKN yang telah memaksa 200 rumah di wilayah IKN di bongkar dalam waktu 7 hari, rumah2 tersebut sudah berdiri sejak puluhan tahun lamanya. Kini masyarakat Dayak meminta otoritas IKN untuk angkat kaki dari wilayah tersebut."
Tirto menemukan, video dengan narasi tersebut diunggah di berbagai platform media sosial seperti di Tiktok, Facebook, X (dulunya Twitter) dan Youtube pada Minggu (17/3/2024) hingga Senin (18/3/2024). Beberapa akun tersebut di antaranya "Iruen_" dan "Sang_suryalaya" (Tiktok), "PAPA AJI CHANNEL" (Youtube), "Sosial Azraqi" dan "Nasrul Gaming" (Facebook), serta "MurtadhaOne1" (X).
Sepanjang Minggu (17/3/2024) hingga Senin (18/3/2024), atau selama sehari tersebar di akun Tiktok berikut, unggahan tersebut telah memperoleh 31,4 ribu tanda suka dan 6.229 komentar, serta telah 2.484 kali dibagikan.
Lantas, benarkah informasi dalam video tersebut yang diklaim sebagai protes yang dilakukan masyarakat adat Suku Dayak terhadap proyek pembangunan IKN?
Penelusuran Fakta
Pertama-tama, Tirto melakukan penelusuran dengan menonton video ini dari awal hingga akhir. Video itu menampilkan sosok seseorang yang nampak sedang berbicara dengan nada yang agak tinggi terhadap sekelompok orang yang berada di seberangnya.
Dalam video tersebut, nampak beberapa orang yang mengenakan pakaian adat beserta sejumlah anggota kepolisian. Berikut transkrip kutipan perkataan yang disampaikan salah satu orang berpakaian adat di video:
“Demi hak kami, saya minta kalian pulang jangan ada disini. Buah kalian hanya satu hari tidak dikelola, kami berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan apa-apa, pantaslah kalian menghadang kami di situ? Ini tanah saya. Kalian mau cabut tanah saya di tanah saya, saya siap, kalian pulang.
Kalian yang duduk di terpal, silakan, jangan tunggu perwakilan kalian. Hanya kami tahan satu hari, kami menderita puluhan tahun. Kalian tertawa di sana melihat saya menangis. Kalau kalian tetap bertahan di situ, berarti kalian menginginkan nyawa kalian hilang. Silakan kalian pulang dari situ, pantaskah kalian yang pendatang mengusir tuan rumah? Menghadang saya di tempat saya dilahirkan, saya dilahirkan di tanah ini."
Secara keseluruhan, perkataan orang di video tersebut sama sekali tidak menyinggung soal protes terhadap Otorita IKN terkait proyek pembangunan IKN atau klaim terkait Otorita IKN yang dianggap memaksa mereka untuk melakukan pembongkaran 200 rumah di wilayah IKN dalam waktu 7 hari.
Video tersebut juga tidak menyertakan keterangan waktu dan lokasi tempat sehingga kami belum bisa mengetahui kapan dan dimana video tersebut diambil.
Tirto kemudian melakukan penelusuran dengan mengambil tangkapan layar video tersebut lalu menelusurinya dengan menggunakan teknik reverse image search, Google Images. Hasil penelusuran mengarahkan kami dengan video identik yang diunggah di kanal Youtube “SARAGAH BORNEO” berjudul “SUKU DAYAK DEMO KE PT SAWIT #dayak” pada Jumat (8/3/2024).
Terdapat keterangan dalam judul unggahan bahwa konteks video tersebut adalah demo yang dilakukan masyarakat adat Suku Dayak ke sebuah perusahaan sawit. Meski begitu, tidak terdapat keterangan terkait kapan dan dimana video tersebut diambil.
Kami lantas melakukan penelusuran dengan memasukan kata kunci “Konflik Masyarakat Adat Dayak dan Perusahaan Sawit”. Hasilnya, kami menemukan sejumlah kasus konflik permasalahan antara masyarakat adat Suku Dayak dengan perusahaan sawit. Di antaranya yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, seperti di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
Namun, Tirto tidak menemukan keterangan yang dapat memastikan bahwa apakah video dalam unggahan berkaitan dengan kedua kasus tersebut.
Selanjutnya, untuk memastikan kebenaran video tersebut, Tirto juga menghubungi Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Badan Otorita IKN, Troy Pantouw.
Kepada Tirto, ia menegaskan bahwa video yang dinarasikan sebagai protes yang dilakukan masyarakat adat Suku Dayak terhadap Otorita IKN terkait proyek pembangunan IKN adalah tidak benar atau hoaks.
"Itu hoaks dan sudah dicap oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa itu hoaks," ucap Troy kepada Tirto, Senin (18/3/2024).
Terkait hal ini, dikutip dari laman cekhoaks.aduankonten.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah mengklaim unggahan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Setelah melalui penelusuran, video yang beredar merupakan demo masyarakat Suku Dayak terhadap PT Bumitama Gunajaya Agro.
"Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit," tulis penjelasan dalam laman tersebut.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengklaim hak-hak adat dilindungi oleh pihaknya. Dia menilai, pemerintah selalu melindungi hak-hak masyarakat adat dan tidak ada penggusuran semena-mena.
“Hak-hak adat dilindungi di IKN, itu satu, enggak ada penggusuran semena-mena, bahwa pembangunan akan terus berkembang, iya, tapi hak-hak masyarakat adat dilindungi,” ucap Alimuddin kepada awak media di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Kesimpulan
Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim dalam video yang dinarasikan sebagai protes yang dilakukan masyarakat adat Suku Dayak terhadap Otorita IKN terkait pembangunan IKN.
Video yang beredar merupakan video demo masyarakat adat Suku Dayak terhadap PT. Bumitama Gunajaya Agro, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit.
Jadi, video yang dinarasikan sebagai protes yang dilakukan masyarakat adat Suku Dayak terhadap Otorita IKN terkait pembangunan IKN bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Periksa Data, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
