tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan hasil rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada Selasa (20/5/2019) dini hari.
Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dengan perolehan 85.607.362 atau 55,50 persen suara. Sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mampu meraup sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau sekitar 11 persen suara.
Hasil penghitungan oleh KPU ini tidak jauh berbeda dari hasil hitung cepat oleh beberapa lembaga survei, bahkan telah memprediksi presentase kedua pasangan itu berkisar antara 8-11 persen.
(1) SMRC, Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 54,89 persen, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 45,11 persen.
(2) Litbang Kompas, Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 54,45 persen, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 45,55 persen.
(3) LSI Denny JA, Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 55,71 persen, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 44,29 persen.
(4) CSIS-CN, Joko Widodo-Ma'ruf Amin: 55,62 persen, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 44,38 persen.
Dibandingkan dengan hasil resmi KPU, hitung cepat CSIS-CN yang paling mendekati hasilnya, hanya meleset tipis 0,12 persen. Beberapa lembaga survei lainnya pun turut punya akurasi yang hampir sama, seperti LSI Denny JA (0,21 persen), Poltracking Indonesia (0,52 persen), SMRC (0,61 persen) dan lainnya.
Hasil itu dengan catatan membandingkan hasil hitung cepat dengan data masuk 100 persen. Meskipun, terkadang ada beberapa kasus data hitung cepat yang masuk terkadang tidak sampai 100 persen.
Capaian CSIS-CN atau lembaga survei lainnya, menegaskan kembali bahwa secara historis hasil hitung cepat pemilu di Indonesia yang dirilis berbagai lembaga survei memang hanya meleset tipis dari hasil KPU.
Tirto pernah melacak bahwa perbandingan historis hasil quick count beberapa lembaga survei dengan KPU dalam pilkada dan pemilu menunjukkan selisih terendah 0,04 persen hingga tertinggi sebesar 2,55 persen.
Arya Fernandes dari CSIS, menyatakan bahwa keberhasilan suatu hitung cepat adalah hasil dari tiga faktor. Pertama, proses penarikan sample.
"Pemilihan sample harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan keterwakilan (representatif). Distribusi sample harus proporsional seperti distrubusi jumlah pemilih. Kemudian juga harus mempertimbangkan aspek keterwakilan berdasarkan aspek karakteristik desa dan kota di sample terpilih", kata dia kepada Tirto, Selasa (21/5/2019).
Sementara dua faktor lainnya, adalah soal proses pelaksanaan yang berkaitan dengan training enumerator lapangan, dan adanya adanya sistem kendali kualitas yang baik.
Editor: Alexander Haryanto
