tirto.id - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menjelaskan hasil survei lembaganya terkait faktor penyebab masyarakat tidak memilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Menurut Yunarto, faktor penyebabnya bukanlah soal isu dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering disematkan ke Prabowo atau isu anti-Islam yang dituding ke Jokowi.
Yunarto mengatakan, penyebab masyarakat enggan memilih Prabowo adalah karena Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai tidak memiliki pengalaman memimpin negara. Sementara alasan masyarakat tak mau memilih Jokowi karena dinilai tak bisa dipercaya.
Ia menjelaskan, metode Charta Politika dalam survei kali ini adalah bertanya kepada masing-masing pemilih paslon dan bertanya kepada pemilih yang belum menentukan pilihannya.
Hasilnya, sebanyak 16,4 persen tak memilih Prabowo karena belum berpengalaman. Sedangkan 15 persen sisanya menganggap Prabowo terlalu ambisius. Sebesar 10,1 persen mengganggap Prabowo tak jelas program kerjanya.
"Jadi kira-kira kalau saya jadi timses Jokowi, ngapain ngomong agama Prabowo, lebih baik fokus ke program kerja Jokowi," kata Yunarto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019).
Sedangkan untuk kasus Jokowi, sebesar 16,5 persen yang ditanya beralasan Jokowi bukanlah pribadi yang bisa memegang kata-katanya. Sisanya sebesar 14 persen beranggapan Jokowi suka ingkar janji.
"Jadi kalau saya jadi timses Prabowo, bodoh juga kalau masih jualan agama. Fokus pada gap apakah ada perbedaan antara janji dan realisasi," kata Yunarto lagi.
Sebagai informasi, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin pernah menyebut bahwa program kerja Prabowo-Sandi tidak jelas dan hanya menjiplak.
"Kalau kami lihat dulu visi misi yang kami masukkan, sempat dijiplak," kata Ketua TKN Erick Thohir di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).
Sedangkan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga pernah mengatakan Jokowi ingkar terhadap janjinya di 2014 lalu.
“Pak Jokowi lawannya dirinya sendiri, ketika berjanji di 2014. 63 janji belakangan, 20 yang kami lihat masih belum tertunaikan,” kata Wakil Ketua BPN Mardani Ali Sera di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto