Kebijakan Kenaikan Gaji PNS, Elektabilitas Jokowi Salip Prabowo

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf unggul dibandingkan Prabowo-Sandi di kalangan PNS menurut survei Charta Politika periode 1-9 Maret 2019.

Reporter: Felix Nathaniel

Terbit 25 Mar 2019 20:52 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Cawapres nomor urut 01 K.H. Ma'ruf Amin (kiri) menyaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) saat mengikuti Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

tirto.id -

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada pemilih Pegawai Negeri Sipil (PNS) unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hasil survei periode 1-9 Maret 2019 menunjukkan, PNS memilih Jokowi-Ma'ruf sebesar 39,5 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga sebanyak 36,8 persen. Kemudian, ada 23,7 persen PNS belum menentukan pilihannya.

Sebelumnya, survei Charta Politika Januari 2019, Jokowi-Ma'ruf didukung 40,4 persen PNS, sedangkan Prabowo-Sandi didukung 44,4 persen PNS.

"Satu-satunya variabel baru yang muncul dalam program atau kebijakan atau janji kampanye terkait dengan PNS selama dua bulan terakhir Januari dan survei sekarang, mungkin hanya itu [kenaikan gaji PNS] yang ada. Bisa saja kita keluarkan hipotesa, itu yang menjadi variabel dinamis yang mengubah perilaku pemilih," kata Yunarto dalam pemaparan survei di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019).

Pemerintah menaikkan gaji PNS rata-rata sebesar 5 persen menjelang Pemilu 2019. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP 7/1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang diteken Jokowi pada 13 Maret 2019.

Menurut Yunarto, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dalam survei ini menurun jika dibandingkan dengan survei Charta Politika Januari 2019. Namun, elektabilitas Prabowo-Sandiaga turun tajam, sehingga saat ini keunggulan berbalik.

Menurut Yunarto, Jokowi sejak 2014 tidak disukai PNS. Hal ini, kata dia, diperkirakan terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan melalui e-budgeting (penyusunan anggaran secara elektronik) dan e-procurement (lelang elektronik), sehingga dimungkinkan memengaruhi elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di kalangan PNS.

Namun, dengan kebijakan kenaikan gaji PNS beberapa bulan menjelang pencoblosan ini, diprediksi mendongkrak elektabilitasnya.

"Jauh lebih baik [...] sekarang amat berimbang [elektabilitasnya]," kata Yunarto.