tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta sudah selesai menyelenggarakan tiga debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 pada Minggu (17/11/2024). Bagaimana hasil debat ketiga Pilgub Jakarta 2024?
Debat ketiga calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta 2024 berlangsung di Hotel Sultan Jakarta. Mengusung tema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim,” debat dimulai pada pukul 19.00 WIB dengan durasi 150 menit.
Adapun tema tersebut membahas berbagai masalah, seperti penanganan banjir, pengaturan pemukiman, hingga pengelolaan sampah yang diterapkan di Jakarta. Debat juga membahas pandangan para calon mengenai pengurangan emisi, penanganan polusi udara, dan percepatan transisi menuju energi terbarukan.
Seperti kedua debat sebelumnya, debat ketiga ini terdiri dari enam segmen. Segmen-segmen tersebut meliputi penyampaian visi dan misi, pendalaman visi dan misi dalam dua sesi, tanya jawab antar-pasangan calon dalam dua sesi, serta pernyataan penutup.
Hasil Debat Ketiga Pilgub Jakarta 2024
Debat ketiga Pilgub Jakarta 2024 menampilkkan paslon Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO (nomor 1), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (nomor 2), dan Pramono Anung-Rano Karno (nomor 3). Ketiganya beradu gagasan mengenai masalah lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
Berikut ini hasil debat ketiga Pilgub Jakarta 2024:
1. Solusi Cagub-Cawagub Atasi Polusi Jakarta
Ridwan Kamil berjanji akan memperbanyak hunian di tengah kota untuk mengatasi polusi di Jakarta. Solusi ini diharapkan bisa mengurangi jarak perjalanan warga, sekaligus menyediakan lebih banyak ruang kerja di pinggiran kota.
Menurutnya, strategi ini bertujuan meminimalkan pergerakan masyarakat, sehingga secara otomatis dapat menekan tingkat polusi.
Selain itu, pasangan RIDO berencana menanam tiga juta pohon di seluruh Jakarta sebagai bagian dari program penghijauan yang akan dilaksanakan serentak di 2.700 RW.
Mereka juga berkomitmen untuk menurunkan suhu kota hingga dua derajat dan mengurangi polusi secara signifikan untuk menekan efek rumah kaca. Pasangan ini mengusulkan perluasan cakupan transportasi Jaklingko untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi umum ramah lingkungan.
Di sisi lain, RIDO berencana memberikan insentif kepada pengemudi ojek online agar beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke motor listrik.
Adapun cagub Dharma Pongrekun, mengusulkan delapan langkah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota hijau dengan emisi rumah kaca yang lebih rendah. Langkah pertamanya dengan menerapkan teknologi yang memungkinkan lalu lintas berjalan lancar tanpa lampu merah.
Selanjutnya, pasangan nomor 2 juga berencana memprioritaskan transportasi umum, menyiapkan energi terbarukan ramah lingkungan, seperti biodiesel. Bersamaan dengan ini, pihaknya juga berfokus pada pembinaan masyarakat melalui tim ekonomi adab yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, ia mengusulkan penggunaan arsitek yang tepat untuk pembangunan kota, serta pengurangan konsumsi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga akan mengoptimalkan pemeliharaan mangrove dan mengintegrasikannya dengan teknologi adab yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
Di sisi lain, cagub Pramono, mengusulkan pembangunan area parkir park and ride yang terletak 500 meter dari rumah warga di kawasan Jabodetabek.
Pramono mengatakan bahwa langkah ini bertujuan menurunkan emisi karbon yang dihasilkan oleh gas buang kendaraan bermotor, sekaligus menekan kemacetan. Ia berharap warga akan lebih mudah mengakses transportasi publik dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Selain itu, Pramono berencana memperluas rute JakLingko untuk menghubungkannya dengan berbagai moda transportasi umum lainnya. Ia berharap cara ini dapat memudahkan mobilitas masyarakat.
Ia menekankan pentingnya mengubah gaya hidup masyarakat, sebagai upaya untuk mencintai lingkungan dan mengurangi polusi. Sebagai bagian dari programnya, Pramono juga berambisi untuk menggratiskan 15 golongan masyarakat agar bisa mengakses transportasi publik seperti Transjabodetabek, MRT, dan LRT.
2. Solusi Cagub-Cawagub Atasi Banjir Jakarta
Cawagub Suswono mengatakan pasangan RIDO berencana menerapkan paket kebijakan yang dapat membuat Jakarta terbebas banjir, mulai dari membangun waduk hingga sumur resapan. Ia mengatakan akan membangun waduk baru atau bendungan yang mampu menahan laju air sebelum mencapai Jakarta.
Pasangan ini juga akan memperbanyak sumur resapan dan lubang biopori untuk meningkatkan ketersediaan air tanah di Jakarta. Sementara itu, untuk wilayah hilir, mereka berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sebagai langkah komprehensif.
Di sisi lain, cawagub akan menerapkan sistem beton berpori (permeable concrete system), yang mampu menyerap hingga 600 liter air per meter persegi setiap menit. Pasangan ini juga mengusulkan pembangunan kolam pipi monyet sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir.
Mereka berencana merancang sistem pengelolaan air terpadu untuk menghadapi curah hujan tinggi, disertai normalisasi daerah aliran sungai.
Kun menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah hulu, seperti Bogor, untuk mengatasi banjir kiriman. Langkah ini meliputi pengaturan debit air dan perbaikan tata guna lahan di kawasan tersebut untuk mencegah meluasnya dampak banjir di Jakarta.
Sementara itu, cawagub Rano menekankan pentingnya membangun waduk sebagai upaya mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta akibat banjir kiriman. Langkah prioritasnya juga mencakup normalisasi sungai dan meningkatkan jumlah sumur resapan di Jakarta untuk membantu penyerapan air secara alami.
Adapun untuk mengatasi banjir genangan yang disebabkan oleh masalah drainase, ia berencana mengoptimalkan peran pasukan oranye dari Dinas Lingkungan Hidup dan membangun sarana utilitas terpadu untuk mencegah penumpukan kabel di saluran air.
Cawagub Rano menegaskan penanganan banjir akan menjadi salah satu prioritas dalam alokasi APBD DKI 2025. Menurutnya, upaya normalisasi sungai harus segera dirampungkan.
3. Solusi Cagub-Cawagub Atasi Macet Jakarta
Pasangan RIDO mengungkapkan memiliki beberapa solusi jitu yang diyakini dapat mengurangi kemacetan. Cagub Ridwan Kamil berencana berencana menyiapkan sarana transportasi air yang akan melintasi 13 sungai di Jakarta.
Rencana tersebut merupakan bagian dari inovasi berupa jalur transportasi air (river way) yang menggunakan perahu untuk melintasi sungai-sungai di Jakarta
Selain itu, pasangan ini juga berencana menambah transportasi publik lainnya, seperti MRT, LRT, dan TransJakarta. Pihaknya pun berencana memperluas jalan layang di beberapa titik kemacetan.
Demi mengurangi kepadatan di pusat kota, pasangan ini juga berencana membangun pusat bisnis di lokasi yang strategis untuk mengurangi konsentrasi perkantoran di Jakarta Pusat. Di sisi lain, Ridwan Kamil menyarankan penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian di berbagai sektor usaha.
Sementara itu, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana berencana mengatasi kemacetan di Jakarta dengan memperbaiki manajemen transportasi umum yang sudah ada.
Dharma menjelaskan bahwa upaya ini bisa dilakukan melalui peningkatan jumlah armada, penambahan rute kendaraan, dan perbaikan jarak interval kedatangan angkutan umum.
Sebelum menambah armada, ia menekankan perlunya optimalisasi manajemen transportasi yang ada terlebih dahulu. Selain itu, pasangan ini juga akan berfokus pada peningkatan kenyamanan transportasi umum untuk menarik lebih banyak penumpang.
Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Di sisi lain, pasangan Pramono-Rano berencana memperluas jaringan TransJakarta hingga mencakup wilayah Bogor dan Cianjur sebagai langkah untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di Jakarta.
Pramono meyakini bahwa dengan adanya rute TransJakarta yang terhubung dengan wilayah penyangga, lebih banyak pekerja akan beralih menggunakan transportasi umum, sehingga kemacetan di Jakarta dapat ditekan.
Pramono juga menegaskan bahwa pengembangan Transjabodetabek bahkan bisa diperluas hingga ke Puncak dan Cianjur.
Terkait langkah perluasan ini, pasangan ini berencana memberikan fasilitas transportasi publik secara gratis kepada 15 golongan masyarakat di Jakarta yang kini telah menikmati layanan busway gratis.
Akses gratis ini akan diberlakukan untuk MRT dan LRT, baik bagi warga dari Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, maupun daerah lainnya, selama fasilitas transportasi tersebut tersedia.
4. Gagasan Cagub-Cawagub Soal PSN Tanggul Laut
Ketiga cagub sepakat untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jakarta sebagai solusi untuk mengatasi penurunan laju permukaan tanah.
Namun, cagub Ridwan Kamil menekankan bahwa setiap pembangunan di Jakarta harus berlandaskan pada prinsip sustainable development, yang mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Ia juga menambahkan bahwa kelanjutan proyek tanggul laut perlu melibatkan dialog dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi lingkungan seperti WALHI. Tujuannya adalah untuk mencari solusi alternatif yang dapat mengurangi dampak negatif, seperti memperburuk banjir di pesisir.
Sepakat melanjutkan PSN tanggul laut, Dharma menekankan pentingnya perhatian terhadap nelayan. Pasalnya, para nelayan berpotensi mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp26 juta per hari dari proyek ini.
Pasangan Dharma-Kun Wardana mengusulkan agar kelanjutan proyek tanggul laut raksasa harus diikuti dengan kompensasi untuk nelayan. Mereka menyarankan agar nelayan diberikan ganti rugi sebesar Rp26 juta per hari, atau sekitar Rp137 miliar per tahun, untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh proyek tersebut.
Sementara itu, Pramono menyatakan bahwa ia terlibat dalam keputusan menjadikan proyek tanggul laut sebagai PSN. Hal ini sejalan dengan statusnya yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pramono juga mengaku mendukung kelanjutan proyek tersebut. Pasangan ini pun berharap proyek tanggul laut sepanjang 11,1 kilometer dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan pengalamannya dalam mengikuti KTT G20 di Bali, Pramono mengusulkan untuk tidak hanya membangun tanggul laut raksasa. Ia mengusulkan untuk memasukkan elemen ekosistem mangrove.
Menurutnya, selain memberikan manfaat ekologis yang lebih baik, mangrove dapat memperkuat pertahanan terhadap banjir pesisir.
5. Gagasan Cagub-Cawagub Soal Retribusi Sampah
Ketiga pasangan calon berpendapat bahwa penerapan retribusi sampah yang direncanakan mulai Januari 2025 belum diperlukan. Wacana retribusi sampah sendiri memang sudah muncul selama setahun terakhir dan rencananya akan berlaku pada 2025.
Menurut cawagub Suswono, hal yang lebih penting adalah membangun budaya "zero waste" atau gaya hidup tanpa sampah. Ia menekankan perlunya menanamkan budaya tersebut di setiap rumah tangga.
Suswono juga mengusulkan agar dilakukan daur ulang sampah secara mandiri di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Ia berencana untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
Solusi yang ia tawarkan seperti mengumpulkan sampah hingga pembuangan akhir, dengan memanfaatkan teknologi modern. Melalui pendekatan ini, hanya sedikit sampah yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir.
Sementara itu, cawagub Kun, mengusulkan pembangunan pusat daur ulang sampah di setiap kecamatan sebagai bagian dari konsep ekonomi sampah. Menurutnya, alih-alih menerapkan retribusi yang justru membebani warga, ia ingin menjadikan sampah sebagai sumber pendapatan.
Kun menjelaskan bahwa dengan tim pembina 'Adab' dan program 'Getuk Tular Adab', ia akan mengedukasi masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik kemudian akan diolah di pusat-pusat daur ulang yang didirikan di tingkat kecamatan.
Kun juga berencana untuk melibatkan masyarakat, pemulung, pengepul, dan pendaur ulang dalam kolaborasi untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang produktif. Ia berharap langkah ini dapat menciptakan penghasilan tambahan bagi warga Jakarta.
Rano Karno berpendapat bahwa retribusi sampah tidak akan diperlukan jika pengelolaan sampah dilakukan dengan efisien dari tingkat rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dapat mengurangi masalah sampah hingga 35 persen.
Rano juga menyoroti kebijakan yang diterapkan di negara maju, di mana warga diberikan imbalan uang untuk memilah sampah plastik. Sistem ini mencakup deposit untuk kemasan plastik dan pengelolaan sampah yang terorganisir berdasarkan jenisnya.
Penulis: Umi Zuhriyah
Editor: Yonada Nancy & Iswara N Raditya
