tirto.id - Terdakwa kasus penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran Ratna Sarumpaet ditegur ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu terjadi saat pembacaan vonis atas kasusnya.
Kejadian tersebut terjadi di tengah persidangan. Saat itu, Ratna meletakkan tangannya di dalam tas cukup lama, hakim yang curiga kemudian menegur Ratna. Tas itu sendiri memang telah dibawa Ratna sejak awal sidang.
"Saudara apa yang sedang saudara lakukan di dalam tas," ujar ketua majelis hakim, Joni, di PN Jaksel, Kamis (11/7/2019).
Petugas kejaksaan yang mengawal sidang pun langsung mendekati Ratna dan mengambil tas tersebut. Kemudian tampak Ratna sedang memegang tasbih berwarna kuning tua.
Melihat hal itu, hakim meminta agar tas dikembalikan ke keluarga dan tasbih tidak diambil.
"Tasbih keluarkan saja, tasnya simpan," ujarnya.
Sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pertimbangan hakim sebelum putusan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ratna Sarumpaet dengan hukuman 6 tahun penjara. Jaksa menilai Ratna terbukti menyebar ujaran kebohongan yang memicu keonaran.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Sarumpaet dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara terdakwa," kata jaksa Daroe Tri Sadono di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Saat membacakan tuntutan, jaksa Daroe menyatakan Ratna terbukti melakukan keonaran dengan menyampaikan informasi bohong (hoaks).
Ratna dinilai telah berbohong dengan mengaku dipukuli orang di Bandung, Jawa Barat. Padahal, Ratna menjalani operasi perbaikan muka dengan dokter Sidik Setia Miharja dari RS Bina Estetika.
Berdasar catatan jaksa, informasi hoaks disampaikan oleh Ratna pertama kali pada 24 September 2018 kepada stafnya. Kemudian informasi bahwa Ratna dipukuli tersebut disebar kepada sejumlah tokoh nasional.
Ratna menyampaikan kabar bohong, bahwa dirinya dianiaya, kepada sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Said Iqbal, Nanik S Deyang, Prabowo Subianto, dan Rocky Gerung. Info itu kemudian disebar ke media sosial oleh sejumlah tokoh, seperti Nanik S Deyang.
Belakangan, Ratna secara terbuka mengakui bahwa informasi dirinya dianiaya adalah kebohongan.
Dalam pertimbangannya untuk memberikan tuntutan, Jaksa menilai hal yang memberatkan Ratna ialah karena ia berintelektual, berusia lanjut, dan punya kemampuan public speaking, tetapi tidak berbuat baik.
Selain hal yang memberatkan lainnya adalah perbuatan Ratna dinilai menimbulkan keresahan, dia dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta pernah dihukum.
Sementara untuk hal yang meringankan, jaksa mempertimbangkan sikap Ratna yang telah bersedia meminta maaf atas kesalahannya.
Jaksa beranggapan Ratna telah melanggar dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Maya Saputri
