tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto ke dalam program kerja yang terintegrasi, berbasis data terverifikasi, dan berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026). Rapat dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, jajaran pejabat Eselon I dan II, kepala biro, staf khusus, tenaga ahli menteri, serta kepala sentra dan balai Kemensos di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.
Mengawali arahannya, Gus Ipul menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh kebijakan dan program Kemensos harus mampu menjawab tantangan utama pembangunan, yakni mengurangi ketimpangan sosial yang masih memicu kemiskinan dan ketidakmerataan akses terhadap layanan publik.
"Presiden mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita selesaikan, yaitu ketimpangan. Karena itu seluruh program kita harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut," kata Gus Ipul merujuk keterangan resmi pada Selasa (21/7/2026).
Ia menegaskan, amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan dalam menjalankan tugas Kemensos, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar.
Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program tersebut harus didukung data yang akurat agar berbagai bentuk intervensi pemerintah dapat tepat sasaran.
"Datanya harus benar, bantuan sosialnya tepat sasaran, dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan keluarga-keluarga yang tidak mampu," ujarnya.
Gus Ipul juga menekankan bahwa pelayanan Kemensos tidak boleh berhenti pada satu jenis bantuan. Menurutnya, setiap penerima manfaat harus memperoleh layanan yang berkesinambungan, mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sesuai kebutuhan masing-masing.
"Bila setelah mendapat perlindungan sosial masih membutuhkan rehabilitasi, maka harus ditindaklanjuti dengan rehabilitasi sosial. Setelah itu harus dipikirkan pemberdayaannya. Kalau memang membutuhkan layanan residensial, kita siapkan. Kalau tidak, bisa melalui home care, home visit, atau bentuk layanan lain yang sesuai," katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Gus Ipul meminta seluruh unit kerja memperkuat koordinasi dan menyusun program secara terpadu agar setiap layanan saling melengkapi.
"Kemensos ini ibarat satu mesin. Jangan ada yang berjalan sendiri-sendiri. Antar-direktur, antar-unit kerja, harus saling berkomunikasi dan menyusun program bersama supaya layanan kepada masyarakat semakin tajam," ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) sebagai rujukan utama dalam seluruh program Kemensos. Seluruh intervensi, kata dia, harus menggunakan data yang telah diverifikasi dan diperbarui secara berkala.
"Penjurunya adalah Pusdatin. Semua program harus berbasis pada data yang sudah terverifikasi. Setelah itu baru dioperasionalkan dalam program-program strategis, baik rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan sosial," katanya.
Gus Ipul juga meminta penguatan fungsi sentra, balai, dan berbagai pusat layanan Kemensos agar mampu menjadi simpul pelayanan kesejahteraan sosial yang didukung perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Menutup arahannya, ia mengingatkan seluruh jajaran untuk mengawal Pembangunan Sekolah Rakyat secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
"Ini masa yang sangat menentukan karena kita sedang membangun fondasi Sekolah Rakyat. Semua prosesnya harus bersih, transparan, dan tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi. Itu yang harus kita pegang bersama," tegasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id

































