Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan alasan penerapan pendidikan berbasis asrama di Sekolah Rakyat. Menurut dia, asrama memiliki fungsi penting untuk membentuk lingkungan belajar yang sehat sekaligus mendukung perkembangan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Gus Ipul sering menemukan anak-anak dengan kondisi yang masih memprihatinkan ketika melakukan beberapa kali kunjungan ke lapangan. Mereka menempati hunian yang tidak layak, dan bahkan harus bekerja. Ada anak yang terpaksa mengemis hingga melakukan pekerjaan berat pada usia dini. Anak-anak seperti itu jelas hidup dalam situasi yang tidak mendukung mereka untuk belajar dan bertumbuh kembang dengan baik.
Oleh karena itu, kata Gus Ipul, Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan intervensi secara komprehensif kepada anak-anak yang tidak mampu menjangkau fasilitas pendidikan dan perlindungan sosial.
"Makanya, [Sekolah Rakyat] dibuat berasrama untuk menciptakan lingkungan yang sehat," kata Gus Ipul.
Mensos Gus Ipul menyampaikan penjelasan tersebut saat menerima kedatangan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, Timur Adi Nugraha Purna Yudha, di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, pada Rabu (7/8/2025).
Sekolah Rakyat Terapkan Pendekatan Terintegrasi
Kepada dua kepala daerah itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan terintegrasi dalam model pendidikan berasrama.
Seluruh murid sekolah ini secara rutin mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan. Mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, mata, jantung, hingga tekanan darah. Asupan gizi pun dipenuhi dengan tiga kali makan utama setiap hari, ditambah dua paket makanan ringan.
Lingkungan asrama Sekolah Rakyat dirancang agar layak huni, bersih, dan aman. Untuk membentuk karakter para siswa, pembiasaan disiplin dan gaya hidup sehat menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas di lingkungan asrama.
Seluruh siswa Sekolah Rakyat mendapatkan delapan set seragam lengkap. Paket itu terdiri dari jas almamater, seragam harian, pakaian olahraga, seragam batik, seragam pramuka, baju laboratorium, dan piyama. Fasilitas belajar juga tersedia lengkap, mulai dari alat tulis hingga laptop untuk mendukung pembelajaran digital.
Untuk pengembangan potensi para peserta didik, Sekolah Rakyat memanfaatkan teknologi DNA Talent Mapping berbasis kecerdasan buatan untuk memetakan minat dan bakat mereka. Ada juga uji kompetensi dasar yang mencakup literasi, numerasi, dan keterampilan digital.
Kesimpulannya, Sekolah Rakyat menyediakan fasilitas pendukung yang lengkap untuk mendukung tumbuh kembang para muridnya. Semua itu disediakan karena program ini menjadi implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sejalan dengan amanat Inpres 8/2025, peserta didik di Sekolah Rakyat diterima tanpa melalui pendaftaran terbuka. Mereka dijaring berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya Desil 1-2 yang merupakan kategori untuk warga miskin dan miskin ekstrem.
Penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat dilaksanakan dengan penilaian yang ketat agar benar-benar menjangkau anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem. Verifikasi data melibatkan pemerintah daerah, dan validasi akhir ditetapkan oleh pusat atau Kemensos.
"Jika salah, kepala daerah yang dimintai pertanggungjawaban," ujar Gus Ipul.
Dalam penjelasannya, Gus Ipul menambahkan, Sekolah Rakyat sekaligus berfungsi sebagai miniatur sistem pengentasan kemiskinan yang terpadu. Seluruh siswa beserta keluarganya otomatis menjadi peserta BPJS Keseharan JKN kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), menerima bansos seperti PKH dan sembako, dan menjadi penerima manfaat di program pemberdayaan ekonomi. Keluarga siswa juga didorong masuk dalam Kopdes Merah Putih.
Menutup pemaparannya, Gus Ipul mengajak semua pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan atau aset negara yang tidak terpakai sebagai tempat pelaksanaan program tersebut.
"Kalau ada tanah milik provinsi atau kabupaten yang tidak dipakai, bisa digunakan sementara," ujar dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
