Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mendorong peran pilar-pilar sosial untuk menurunkan angka kemiskinan. Strategi ini ditekankan Gus Ipul untuk mulai diimplementasikan di Kabupaten Wonosobo. Jawa Tengah.
Menurut Gus Ipul, Wonosobo menjadi titik percontohan bagi daerah lainnya. Sebab itu, strategi kolaborasi pilar sosial diproyeksikan dapat berhasil di seluruh Indonesia apabila mampu mengentaskan kemiskinan di Wonosobo.
"Semangat dari Wonosobo untuk Indonesia. Jika kita bisa menurunkan angka kemiskinan di sini dengan strategi kolaboratif, maka kita juga bisa di seluruh Indonesia menurunkan kemiskinan," kata Gus Ipul saat berdialog dengan para pilar sosial di Pendopo Bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/6/2025).
"Jadi kalau di sini bisa, maka seluruh Indonesia pasti juga bisa. Mari bawa semangat dari dataran tinggi Wonosobo ini untuk menjangkau lembah-lembah kemiskinan yang masih tersembunyi," sambung dia menambahkan.
Pilar-pilar sosial merupakan wajah negara di tingkat akar rumput. Gus Ipul menegaskan, para pendamping PKH, Rehsos, TKSK, Tagana, PSM, Pordam, dan Karang Taruna bukan hanya pelaksana program, melainkan simbol kehadiran negara dalam mengulurkan tangan, mendengar keluh kesah, dan menyalakan harapan masyarakat.
"Jadi sekali lagi, jangan merasa sebagai hanya pelaksana program. Tapi teman-teman sekalian (pilar-pilar sosial) adalah wajah kita semua (menteri, gubernur, bupati) di tingkat akar rumput," tegas Gus Ipul.
Kemudian, Gus Ipul menyampaikan, Sekolah Rakyat menjadi strategi kunci Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, program ini bukan sekadar pendidikan, melainkan ruang keadilan sosial bagi anak-anak miskin ekstrem, Program ini, kata Gus Ipul, adalah jalan keluar dari lingkaran kemiskinan antar generasi.
Selain itu. Gus Ipul menekankan bahwa peranan pilar sosial sebagai garda terdepan mengharuskan pilar sosial untuk mengambil bagian dalam berbagai program masyarakat. Dirinya mendorong keterlibatan pilar sosial secara langsung dalam mensosialisasikan dan mengawal program Sekolah Rakyat di masyarakat.
"Datangi rumahnya dan pastikan datanya. Ini bagian dari uji-petik, ini bagian dari verifikasi lapangan. Datangi rumahnya, pastikan datanya. Foto, dokumentasikan dengan baik," pesan Gus Ipul kepada pilar-pilar sosial.
Lebih lanjut, Gus Ipul menambahkan, pilar-pilar sosial juga harus aktif memverifikasi, memperbarui, dan memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencerminkan realitas sosial di lapangan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan secara adil.
Selain itu, Gus Ipul meminta masing-masing pilar sosial melakukan graduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun. Upaya ini diharapkan tidak hanya sekadar target administratif, tapi menjadi tradisi pemberdayaan.
"Jangan sekadar cuma menulis 10 cepat-cepatan, balapan. Tidak. Tapi itu adalah tradisi pemberdayaan. Dorong perubahan nyata dari penerima bantuan menjadi pelaku perubahan ekonomi. Ukur keberhasilan bukan dari jumlah bansos tersalurkan, tapi dari jumlah keluarga yang mandiri," ujar dia.
Gus Ipul menambahkan, kolaborasi merupakan kekuatan dalam mengentaskan kemiskinan. Ia menyebut, tidak ada pihak yang bisa bekerja sendirian, tetapi setiap elemen pilar sosial harus saling menopang.
"Buat sinergi antarperan. Tagana siaga bencana, pendamping PKH memastikan kesejahteraan keluarga, Rehsos bantu pemulihan, TKSK rajut jaring sosial, PSM membantu kesejahteraan sosial di bawah, Pordam cetak kader perdamaian, dan Karang Taruna bangun ketahanan komunitas kepemudaan," kata Gus Ipul.
"Kolaborasi adalah kekuatan. Tidak ada lagi ego sektoral. Perintah Presiden sangat jelas, hilangkan ego sektoral, tidak ada yang bisa kerja sendirian," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan komitmennya untuk melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait akurasi data, termasuk persiapan Sekolah Rakyat.
"Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting. Sehingga intervensi pembangunan di wilayah kita khusus miskin ekstrem dan akan kita lakukan bersama-sama. Termasuk penyiapan sarana Sekolah Rakyat sebagaimana program dari pemerintah. Hari ini masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi," ungkap Luthfi.
Sebagai informasi, berdasarkan data, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah warga miskin terbesar, yakni 52 persen. Hal ini disebabkan jumlah penduduknya yang banyak.
Adapun berdasarkan data BPS 2024, di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa daerah yang memiliki jumlah masyarakat miskin terbanyak, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
