Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat menjadikan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai agenda prioritas. Mengingat program ini bisa menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan, ia mendorong pemda di Papua Barat segera menyediakan lahan tujuh hektare untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Permintaan itu disampaikan oleh Gus Ipul saat menerima Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan ini membahas penguatan berbagai program perlindungan sosial di Papua Barat.
"Ada tiga penugasan utama Presiden yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yakni penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan Sekolah Rakyat, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran," kata Gus Ipul.
Dia menegaskan, program sosial pemerintah berpijak pada amanat Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Implementasinya dijalankan melalui tiga pilar utama: perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.
Salah satu program sosial prioritas yang tengah dipacu adalah Sekolah Rakyat. Program ini dirancang untuk menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, atau kelompok desil 1 dan desil 2 dalam DTSEN.
Proses penerimaan murid Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran terbuka. Sebab, calon siswa direkrut melalui penjaringan berdasarkan data sosial-ekonomi di DTSEN. Setelah masuk Sekolah Rakyat, siswa akan dipenuhi semua kebutuhannya oleh pemerintah.
"Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, tetapi dengan fasilitas yang sangat baik, bahkan seperti bintang lima. Setiap sekolah bisa menampung sekitar seribu siswa. Jadi Pak Gubernur, sangat sayang kalau Papua Barat tidak memiliki Sekolah Rakyat," lanjut Gus Ipul.
Ia menambahkan, ke depan seluruh program sosial akan semakin terintegrasi dan berbasis pada satu data tunggal. Proses ini diyakini akan membuat intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan lebih terarah dan efektif.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia memaparkan bahwa Papua Barat terdiri atas tujuh kabupaten dan 91 distrik/kecamatan dengan karakter geografis yang cukup menantang.
Maka, kehadiran Sekolah Rakyat sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di provinsi tersebut. Ia menyebut dua kabupaten, yakni Manokwari dan Manokwari Selatan, telah diusulkan dan dinilai siap sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos dan Gubernur Papua Barat juga satu suara soal pentingnya mengarahkan pembangunan Sekolah Rakyat untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dengan begitu, manfaat program tersebut bisa benar-benar dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan.
Selain mendorong pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah pusat juga sudah mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk Provinsi Papua Barat pada 2025 sebesar Rp200,844 miliar. Penyaluran bantuan tersebut menyasar 68.248 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui berbagai program perlindungan sosial.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
