tirto.id - Pada 1 Maret 1992, bertepatan dengan ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-66, digelarlah sebuah Rapat Akbar di Istora Senayan, Jakarta. Rapat akbar yang diprakarsai Abdurrahman Wahid selaku Ketua Umum Tanfidziyah PBNU ini adalah bagian dari kampanyenya untuk menantang politik sektarianisme yang saat itu mulai tumbuh.
Sebelumnya, Gus Dur sudah sering mendengungkan dialog antaragama dan reformasi pemikiran Islam di berbagai forum. Kini, ia ingin lebih demonstratif lagi dengan mengundang sejuta lebih jamaah NU. Aspirasi rapat akbar ini adalah penegasan komitmen NU terhadap Pancasila dan UUD 1945. Rapat Akbar juga hendak mendesak pelaksanaan Pemilu 1992 yang bebas dari opresi.
“Hal ini akan menjadi bukti bahwa NU sangat menyetujui pendekatannya yang moderat dan toleran dalam menyertakan Islam dalam kegiatan masyarakat modern,” tulis Greg Barton dalam Biografi Gus Dur (2017: 228).
Tapi sayang sekali, pelaksanaan Rapat Akbar itu morat-marit. Izin penyelenggaraan acara baru terbit sehari sebelum tanggal perhelatan. Polisi juga menghalangi bus-bus yang membawa ribuan warga NU untuk masuk Jakarta. Penghalangan macam itu juga terjadi di Jawa Timur. Akibatnya, hanya sekira 150-200 ribu massa yang dapat hadir di Istora Senayan.
Barton menyebut semua itu dilakukan atas perintah Soeharto. Presiden Indonesia ke-2 itu rupanya risau dengan penggalangan massa oleh Gus Dur. Dia tak bisa begitu saja melarang deklarasi dukungan terhadap Pancasila, tapi mobilisasi sejuta lebih massa di ibu kota bukanlah sesuatu yang menggembirakan baginya.
Gus Dur kecewa berat gara-gara penggembosan itu. Ia merasa NU tak diberi kesempatan menunjukkan visi Islam Indonesia yang moderat dan antisektarianisme. Maka itu, sebelum berganti hari, Gus Dur menulis surat bernada geram kepada Soeharto. Gus Dur seakan-akan memberi peringatan kepada Soeharto akan bahaya sektarianisme terhadap Pancasila dan kelangsungan negara.
“Dengan mencegah Nahdlatul Ulama mendapatkan legitimasi penuh atas pandangannya, tanggung jawab untuk mengorientasikan gerakan agama di Indonesia sekarang ini pindah ke tangan pemerintah. Jika pemerintah gagal maka dalam waktu 10 tahun kekuatan mereka yang tidak menerima ideologi nasional akan tumbuh, dan akan mengancam Republik Indonesia dan Pancasila. ... Apa yang tengah terjadi di Aljazair kini akan terjadi lagi di sini ... dan, jika kecenderungan ini berlangsung terus, suatu negara Islam akan menggantikan negara yang kita punyai sekarang,” demikian tulis Gus Dur.
Soeharto barangkali tak mengira Gus Dur akan menyatakan langsung kekecewaanya dengan nada sekeras itu. Bahkan internal NU sendiri dibikin pusing oleh tindakan Gus Dur yang menyerempet bahaya itu. Soeharto sampai perlu mengirim menantunya, Prabowo Subianto, untuk menyampaikan “pesan khusus” kepada Gus Dur.
“Prabowo memperingatkan Gus Dur agar tidak ikut campur dalam urusan politik. Seandainya Gus Dur berkeinginan untuk berkecimpung di dunia politik maka ia harus menyetujui dipilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya,” tulis Barton (hlm. 230).
Bulan Madu Singkat Gus Dur dan Rezim
Soeharto punya alasan sangat kuat untuk khawatir pada langkah-langkah Gus Dur. Hingga saat itu NU telah memiliki 30-40 juta jamaah. Jaringan sosialnya juga yang paling luas setelah ABRI. Jelas akan sulit meredam sumber daya sebesar itu jika mereka dimobilisasi.
Meski demikian rezim Soeharto mulanya menyambut baik terpilihnya Gus Dur menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU dalam Muktamar NU ke-27 pada 1984. Rezim yang alergi pada gerakan Islam politik ini melihat Gus Dur sebagai seorang muslim moderat. Terlebih NU telah pula menerima Pancasila sebagai asas tunggal.
Keputusan NU untuk kembali pada khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan juga menenangkan Soeharto. Keputusan ini kemudian diikuti pula oleh keluarnya NU dari PPP yang didominasi politikus Islam modernis. Keputusan-keputusan itu membuat NU dipandang sebagai ormas yang akomodatif terhadap pemerintah.
“Dengan cara seperti ini pula, ditambah dengan terjalinnya hubungan baik antara tokoh-tokoh NU (khususnya yang tidak berkiprah di PPP) dengan pemerintah, maka pada periode pertama kepemimpinan Gus Dur tak ada ketegangan dan konflik berarti dengan pemerintah,” tulis Laode Ida dan Thantowi Jauhari dalam Gus Dur di Antara Keberhasilan dan Kenestapaan (1999: 125).
Tengara hubungan baik itu misalnya terwujud ketika Gus Dur direkrut sebagai Manggala Nasional—indoktrinator resmi Pancasila—tak lama setelah Muktamar 1984. Usai Pemilu 1987 Gus Dur juga dilantik menjadi anggota MPR RI mewakili Golkar.
Namun begitu bukan berarti hubungan itu mulus-mulus saja. Meski sudah menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Dur tetaplah seorang aktivis demokrasi dengan komitmen pada kemanusian dan pluralisme yang tebal. Ia tetap lantang mengkritik ketika sejumlah masalah terkait proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah terkuak ke publik.
Banyak pihak mengkritik proyek yang didanai Bank Dunia itu karena dinilai merusak lingkungan. Proyek itu juga diwarnai penyitaan dan penggusuran tanah warga. Belum lagi persoalan ganti rugi lahan yang tak adil. Gus Dur tak segan menggunakan privilesenya untuk melindungi para aktivis penolak proyek yang rentan direpresi rezim.
“Gus Dur menyarankan agar sejumlah teman di Ornop [organisasi non-pemerintah] untuk menulis surat kepada Bank Dunia dan memberikan kepadanya garis besar rasa prihatin mereka dan meminta agar ia menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola proyek-proyek seperti itu,” tulis Barton (hlm. 189).
Karena kritiknya ini Gus Dur sampai dipanggil menghadap Soeharto dan dituntut minta maaf. Tak hanya Soeharto yang panas kuping, langkah Gus Dur itu juga bikin ketar-ketir internal PBNU. Sejak itu Soeharto mulai sadar bahwa Gus Dur bukanlah seorang pembebek yang mudah dikendalikan.
Menantang Rezim
Gus Dur menjadi lebih kritis lagi terhadap rezim Pak Harto pada periode kedua kepemimpinannya di PBNU.
Konfrontasi antara Gus Dur dan rezim Soeharto yang cukup menyita perhatian terjadi pada awal 1991. Hulunya adalah berdirinya Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI) pada Desember 1990. Di awal dekade 1990-an Soeharto memang mulai melepaskan ketergantungannya dari, dan mulai tidak percaya kepada, kelompok militer. Militer yang terlalu kuat akan menyusahkan kekuasaannya nanti. Maka itu Soeharto mesti menggaet kelompok lain untuk mengimbangi dominasi militer.
Sasarannya kemudian adalah kaum Islam modernis perkotaan yang selama ini ia sinisi dan abaikan. Untuk tujuan itulah ia mensponsori berdirinya ICMI dan mendukung Habibie sebagai ketuanya. Dalam hitungan pragmatis Soeharto, paling minimal kelompok Islam modernis bisa dimanfaatkan suaranya untuk memenangi pemilu.
Tapi Gus Dur justru merisaukan wadah ini karena kelompok kecil Islam radikal pun masuk ke dalamnya. ICMI di mata Gus Dur adalah akal-akalan Soeharto untuk memanipulasi sentimen agama untuk kepentingan politiknya. Maka itu, ia menolak tegas ketika diminta jadi anggota ICMI.
“Penolakan Gus Dur ini punya dampak yang sangat luas karena dia mencabut legitimasi penuh Islam yang mau diraih baik oleh Presiden Soeharto maupun ICMI. Yang tidak menyenangkan Presiden Soeharto, Gus Dur bersedia memimpin sebuah gerakan tandingan yang diberi nama Forum Demokrasi,” tulis Andree Feillard dalam NU vis-a-vis Negara (1999: 403).
Forum Demokrasi dibentuk oleh sekira 40 aktivis dan intelektual pada awal 1991. Tujuan gerakan ini lugas: membela pluralisme dan demokrasi. Oleh para pendirinya, Forum Demokrasi dimaksudkan untuk mengimbangi gerakan sektarian dan berkampanye untuk membendung politik aliran ala Soeharto. Anggota Forum Demokrasi mencakup spektrum yang luas, di antaranya ada aktivis sosial yang vokal seperti Marsilam Simanjuntak dan Bondan Gunawan.
Pada Februari 1992 Forum Demokrasi merilis pernyataan yang membeber posisi politik mereka. Di antara yang cukup bikin panas kuping penguasa adalah menyinggung cara-cara represif rezim dalam menyelesaikan masalah sosial dan mendengungkan suksesi pemerintahan.
“Dengan semakin dekatnya Pemilu Juni 1992, rezim yang berkuasa menjadi semakin terganggu oleh hadirnya Forum Demokrasi sehingga mereka tidak jarang membubarkan pertemuan-pertemuan kecil organisasi ini—umumnya dengan alasan bahwa pihak penyelenggara tidak mempunyai izin yang sesuai,” tulis Barton (hlm. 226).
Sebulan setelah Forum Demokrasi merilis pernyataan tersebut, Gus Dur lalu menggelar Rapat Akbar yang merepotkan Soeharto. Dengan manuver yang semakin berani itu, Soeharto jelas harus mengambil tindakan. Rapat Akbar disabotase dan ia kemudian mengirim Prabowo untuk memperingatkan cucu Kiai Hasyim Asy’ari itu.
Tak sekadar memperingatkan, Prabowo juga mengatakan bahwa Soeharto dan militer tidak senang Gus Dur memimpin NU sekaligus Forum Demokrasi. Maka itu ia meminta Gus Dur mundur dari salah satunya.
Sebagaimana dikutip Barton dalam bukunya (hlm. 230), Gus Dur kontan saja menjawab, “Saya akan dengan senang hati mengundurkan diri. Forum Demokrasi, nilai-nilainya, dan komitmennya untuk memajukan demokrasi lebih penting bagi saya bahkan daripada NU sendiri, dan mudah saja saya mengundurkan diri dari NU dan memusatkan perhatian pada Forum Demokrasi.”
Langkah Surut
Gus Dur yang bandel bikin Soeharto makin geregetan. Terlebih, di saat yang sama, muncul kekuatan oposisi lain dari Megawati Soekarnoputri dan PDI. Rezim Soeharto tentu saja takut jika kedua kekuatan ini bergabung.
Menurut catatan Muhammad Faishol di NU Oline, pada 1994, menjelang Muktamar NU ke-29, tekanan-tekanan kepada Gus Dur mulai menguat. Walau ia menerima banyak dukungan untuk masa jabatan Tanfidziyah ketiga, kritikan pun tak kalah besarnya. Salah satu alasannya adalah seringnya Gus Dur membawa NU dalam situasi bertubrukan dengan kepentingan rezim Soeharto.
Tak hanya tekanan internal NU, Gus Dur juga menghadapi tekanan dari luar organisasinya. Gus Dur secara pribadi menengarai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), melalui beberapa orang NU yang jadi anggotanya, berada di balik kampanye mendiskreditkan dirinya. Gus Dur juga menduga beberapa tokoh yang dekat dengan putri tertua Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti, seperti Ketua Umum Golkar Harmoko dan Kasospol ABRI Letjen Hartono juga terlibat. Meski begitu Gus Dur berhati-hati dengan tidak mengumbarnya ke media.
“Ia mengidentifikasi hubungan antara unsur-unsur tertentu dan individu-individu dalam ICMI, semisal Adi Sasono, Din Syamsyuddin, dan Amir Santoso, dan apa yang dikenal sebagai jenderal-jenderal hijau ABRI, yakni Feisal Tandjung, Hartono, Syarwan Hamid, dan Prabowo Subianto, yang kesemuanya bekerja sama dengan Tutut,” tulis Greg Barton(hlm. 245-249).
Robert Hefner dalam Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia (2000: 173) juga menyinggung hal ini. Dalam komentar-komentarnya kepada publik usai Muktamar, Gus Dur memang menunjuk ICMI berada di balik kampanye menentang dirinya. Tetapi, lebih dalam, Gus Dur juga menengarai peran Tutut sebagai pendorong majunya Abu Hasan di bursa pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU pada Muktamar 1994.
“Walaupun ia sadar benar akan adanya dukungan yang diberikan oleh Feisal Tandjung, Hartono, dan Mbak Tutut pada prakarsa Hasan, Wahid berhati-hati tidak menyebutkan keikutsertaan mereka. Menyerang Mbak Tutut akan menimbulkan amarah presiden,” tulis Hefner.
Kerasnya goyangan terhadapnya pada Muktamar 1994 itu agaknya adalah titik klimaks dari sikap kepala batu Gus Dur menghadapi rezim. Ia makin mawas dalam mengukur kekuatan karena kini nyata benar ada kelompok di internal NU yang tidak menyukai gaya kepemimpinan dan aktivismenya. Kiai Yusuf Hasyim, pamannya sendiri, bahkan menuntut diadakan Muktamar Luar Biasa untuk melengserkannya.
Gus Dur juga kian prihatin melihat rezim Soeharto makin tidak ragu mengambil tindakan ekstrem untuk mengamankan kepentingannya. Sejak 1996 Gus Dur makin sulit diterima masuk kampus-kampus IAIN. Ia makin risau setelah pecahnya peristiwa represi terhadap pengikut Megawati pada Juli 1996.
Orang kelahiran Jombang itu juga resah akibat kerusuhan anti-Kristen di Situbondo pada bulan Oktober. Beberapa pengamat menduga kerusuhan itu direkayasa, tapi keterlibatan massa NU di dalamnya membuat Gus Dur terguncang. Gara-gara kerusuhan itu pula para pengkritik Gus Dur mencap dia tak bisa mengendalikan pengikutnya. Tekanan-tekanan itu berhasil melemahkan posisi politik Gus Dur.
Karenanya, pilihan paling realistis yang bisa diambil Gus Dur adalah berdamai dengan rezim Soeharto. Gus Dur melakukannya dengan kesediaanya ikut berkampanye untuk Golkar pada Pemilu 1997. Sebagai gantinya Gus Dur meminta Tutut dan Jenderal Hartono menghentikan dukungan bagi Pusat Kajian Kebijakan dan Pengembangan (CPDS), sayap think tank ICMI. Gus Dur juga meminta agar serangan-serangan atas dirinya, NU, dan Megawati dihentikan.
Tentang alasan mengambil langkah damai itu, sebagaimana dikutip Barton (hlm. 293), Gus Dur mengatakan, "Lebih baik Golkar yang mengalami kemenangan besar dalam Pemilu 1997, oleh karena bila perolehan suaranya turun drastis maka Soeharto mungkin menjadi panik dan menyerang lagi. [...] lebih baik kita mundur dan berkonsolidasi."
Jadilah selama masa kampanye itu Gus Dur menemani Tutut bersafari di pesantren-pesantren Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepada publik NU, Gus Dur memperkenalkan Tutut sebagai orang penting dan “akan menjadi lebih penting lagi di masa datang”.
Para pendukung Gus Dur yang setia tak hanya mempertanyakan langkah itu, tapi juga kecewa berat. Apalagi, ketika gerakan reformasi mengalami pasang naik pada bulan-bulan awal 1998, Gus Dur malah seakan-akan tak melakukan apa pun. Gara-gara ini kawan-kawan aktivis pro-demokrasi juga jadi kecewa. Apa boleh buat, Gus Dur hanya manusia biasa yang terpaksa menyerah oleh serangan stroke pada Januari 1998.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
