Menuju konten utama

Gubernur Bali Tetapkan 4 Daerah Berstatus Tanggap Darurat Banjir

Daerah berstatus tanggap darurat banjir meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung.

Gubernur Bali Tetapkan 4 Daerah Berstatus Tanggap Darurat Banjir
Kondisi bangunan ruko yang hancur diterjang banjir terlihat di kawasan Jalan Sulawesi, Denpasar, Bali, Rabu (10/9/2025). Sejumlah bangunan seperti ruko, toko dan rumah warga di wilayah Denpasar mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi di sejumlah titik sejak Rabu pagi. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nz

tirto.id - Gubernur Bali, pada Rabu (10/09/2025), mengeluarkan status tanggap darurat untuk empat daerah yang mengalami dampak banjir paling berat. Daerah tersebut antara lain Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung.

Status tersebut memungkinkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk melakukan langkah perbaikan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca-bencana.

“Malam ini sudah keluar dan tanda tangan. Tadi diskusi, semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan dua minggu, tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, maka diralat cukup satu minggu,” beber Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, seusai rapat koordinasi banjir di Kerta Sabha, Rabu (10/09/2025) malam.

Suharyanto menjelaskan bahwa status tanggap darurat bencana bukan berarti pemerintah tidak mampu menangani bencana. Melainkan, upaya agar dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat sehingga bantuan dapat disalurkan secara maksimal.

Status tanggap darurat tersebut, kata Suharyanto, sebagai salah satu persyaratan pemerintah daerah untuk meminta bantuan ke pemerintah pusat.

“Untuk tahap awal [bantuan pemerintah pusat] kalau diuangkan Rp1 miliar lebih, ditambah genset, ditambah pompa sekitar Rp5 miliar. Itu akan berkembang, sebab yang kita bawa baru selimut, sembako, dan matras. Intinya, semua kebutuhan di masyarakat terdampak akan kita lengkapi,” tegasnya.

Selain itu, Suharyanto memastikan rumah yang rusak berat akan diganti oleh pemerintah. Rumah yang mengalami kerusakan sedang hingga ringan akan dibantu perbaikannya melalui dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Dia juga membawa mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mencari korban yang masih hilang karena banjir.

“Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakatnya berkurang dan kerugian masyarakat yang terdampak ini semaksimal mungkin harus dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Di sini juga ada Bapak Kajati yang mengawasi semua proses penanganan, jangan sampai menyimpang aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Suharyanto.

Banjir yang melanda Bali telah mengakibatkan enam orang hilang dan sembilan orang lainnya meninggal dunia. Kegiatan pencarian terhadap korban hilang akan dilanjutkan pada Kamis (11/09/2025) dengan ketentuan enam kali 24 jam.

Selanjutnya, Suharyanto juga mengungkap kerusakan bangunan akibat bencana banjir di Bali ini.

“Memang yang menonjol bukan rumah masyarakat, tetapi yang rusak ratusan itu adalah kios dan ruko-ruko kecil di pasar. Ini jumlahnya ada 474 unit, tetapi rumah masyarakat tidak banyak. Kemudian infrastruktur yang lain, seperti jalan ada beberapa yang longsor, jembatan juga mengalami kerusakan, tetapi kita sepakat itu akan diperbaiki,” bebernya.

Suharyanto mengutip data Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), penyebab banjir di Bali adalah karena curah hujan yang tinggi akibat adanya fenomena alam Gelombang Rossby. Namun, beberapa hari ke depan, curah hujan tersebut akan bergeser ke arah barat.

“Jadi yang memang kita harus intervensi sekarang justru Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan para kepala daerah di tiga provinsi itu untuk segera siap siaga dan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutupnya.

Baca juga artikel terkait STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA atau tulisan lainnya dari Sandra Gisela

tirto.id - Flash News
Kontributor: Sandra Gisela
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Siti Fatimah