tirto.id - Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik, Dedi Kurnia Syah Putra menilai Partai Gerindra akan mendapatkan banyak kerugian jika bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Dia berpendapat demikian karena menilai banyak pemilih Prabowo di Pilpres 2019 menghendaki partai pendukung capres nomor urut 02 tersebut menjadi oposisi.
"Kalau bergabung dengan koalisi petahana, justru akan banyak kerugian yang akan didapat. Publik tentu akan kehilangan simpati dengan Gerindra. Pendukung Prabowo bukan dalam jumlah sedikit," kata Dedi kepada reporter tirto pada Senin (15/7/2019).
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 suara di Pilpres 2019. Sementara perolehan Prabowo-Sandiaga mencapai 68.650.239 suara.
Karena jumlah suara sah total sebanyak 154.257.601, berarti hampir separuh pemilih di Indonesia merupakan pendukung Prabowo-Sandiaga.
"Pendukungnya itu punya porsi yang sangat banyak sekali. Kemudian mereka berharap Prabowo konsisten sebagai oposisi," kata Dedi.
Dia menambahkan Gerindra kemungkinan juga tidak mudah masuk ke pemerintahan. Sebab, kata dia, partai-partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf sudah solid dan menguasai kursi di parlemen.
"Karena koalisi Jokowi saat ini sudah sangat dominan, mereka di parlemen juga sudah cukup besar [kursinya], kalau ada tambahan lagi dari oposisi mereka pasti akan jaga jarak," kata Dedi.
"Paling tidak mereka tidak akan membuat mudah Gerindra untuk masuk [pemerintahan]," tambah dia.
Dedi berpendapat partai-partai pendukung Prabowo dengan jumlah kursi di parlemen lebih sedikit justru memiliki peluang mudah masuk ke pemerintahan.
"Partai yang sekiranya tak punya kekuasaan besar, misalnya yang terkecil, PAN atau Demokrat itu masih oke lah masuk [pemerintahan]," ujar dia.
Selain itu, menurut Dedi, koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf tentu sulit menerima anggota baru yang memiliki kepentingan dan visi-misi yang berbeda.
Dedi juga memperkirakan, jika partai pendukung Prabowo masuk ke pemerintahan, Jokowi akan menerima beban ganda. Sebab, Jokowi harus mengakomodasi kepentingan partai-partai anggota koalisi pendukungnya sekaligus oposisi.
Oleh karena itu, Dedi menyarankan Jokowi bisa lebih bijak dalam memilih menteri di kabinet baru dan mengakomodasi kepentingan partai-partai politik.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Addi M Idhom