tirto.id - Uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto rencananya akan diselenggarakan besok (6/12) di Kompleks Senayan, Jakarta. Meski ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo, tapi bukan berarti proses tersebut akan berjalan lancar. Gerindra akan jadi fraksi yang cukup keras menguji Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut.
Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Hadi Tjahjanto bukan sosok yang menonjol sepanjang mengepalai Angkatan Udara.
"Tidak ada ide-ide yang luar biasa," katanya, Selasa (5/12/2017). "Kami akan melihat dulu besok," sambungnya, ketika ditanya sikap seperti apa yang akan mereka tunjukkan dalam uji kelayakan dan kepatutan besok.
Menurutnya proses uji kelayan dan kepatutan tidak boleh sebatas formalitas. Calon panglima harus diuji secara serius karena posisi tersebut sangat strategis dan berhubungan dengan kepentingan negara. Karenanya Gerindra membutuhkan pertimbangan yang matang.
"Karena itu kami besok akan mendengar, mencermati, dan mendalami pandangan beliau. Dari situ kami akan mengambil sikap atas pandangan Pak Hadi itu," kata Muzani.
Meski demikian, Muzani mengaku Gerindra tetap menghargai penunjukkan Hadi Tjahjanto oleh Jokowi. "Ini hak prerogatif presiden," katanya.
Sikap yang bertolak belakang ditunjukkan tiga fraksi pendukung pemerintah, Golkar, Nasdem, dan PDI-Perjuangan. Wakil Ketua Komisi I F-Golkar, Meutya Hafid, mengatakan siap "mendukung" dan "mendorong" Hadi Tjahjanto agar secepat mungkin jadi panglima.
"Fraksi Golkar sudah bersikap. Kami mendukung dan mendorong Marsekal Hadi untuk segera mendapatkan persetujuan," kata Meutya. Dukungan ini, katanya, karena Golkar melihat Hadi Tjahjanto punya rekam jejak yang "bersih" dalam berbagai aspek.
"Saya belum pernah mendengar Marsekal Hadi menyampaikan hal-hal politis. Jadi tidak khawatir. Sampai saat ini belum ada catatan buruk terkait pelanggaran HAM dan korupsi," kata Meutya.
Sementara Wakil Ketua Komisi I dari F-PDIP, TB Hasanudin, menilai Hadi Tjahjanto telah memenuhi syarat untuk menjadi Panglima TNI.
"Dari UU, kan, sudah jelas syarat menjadi Panglima TNI dari kepala staf atau mantan kepala staf. Apa lagi yang harus diperdebatkan," kata TB Hasanudin.
Sama seperti Meutya, Hasanudin menilai Hadi Tjahjanto tidak punya catatan negatif selama menjabat sebagai KSAU. "Jangan meragukan profesionalitas kepala staf," kata TB Hasanudin.
Ketua DPD PDIP Jabar ini mengimbau kepada Gatot agar segera menyiapkan proses serah terima jabatan. "Plus tidak boleh membuat keputusan-keputusan strategis. Misalnya melakukan mutasi perwira tinggi. Biarkan saja mutasi dilaksanakan oleh pemimpin yang baru," sambungnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I dari F-Nasdem, Supiadin Aries, menyebut Fraksi Nasdem setuju dengan rekomendasi Jokowi. Alasannya lebih karena faktor legalitas.
"Dalam Pasal 13 ayat 13 UU TNI 'kan jelas yang bisa jadi Panglima TNI itu anggota TNI aktif dan berstatus sebagai kepala staf atau mantan kepala staf. Jadi kami terima," kata Supiadin.
Komisi I DPR akan menjalankan uji kepatutan dan kelayakan kepada Hadi Tjahjanto. Jika dianggap layak, maka Hadi akan jadi Panglima TNI baru menggantikan Gatot Nurmantyo yang pensiun pada Maret tahun depan. Namun jika ditolak, maka presiden harus memberikan rekomendasi nama baru. Begitu seterusnya sampai Komisi I DPR menerima calon yang diajukan.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Rio Apinino
