tirto.id - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo buka suara soal suksesornya. Lulusan Akademi Militer 1982 yang bakal pensiun pada Maret 2018 ini menilai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto "cocok" jadi penggantinya.
"Pak Hadi cocok untuk menjadi Panglima TNI dalam tahun politik. Itu harus sama-sama kita yakini. Presiden yang pakai, kok," kata Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, seperti diberitakan Antara, Selasa (5/12/2017).
"Tahun politik" berkaitan Pilkada serentak tahun depan di ratusan wilayah di Indonesia, serta Pemilihan Presiden setahun kemudian. Menurut Gatot, Hadi mampu mengantisipasi potensi ancaman yang mungkin muncul, sebagaimana yang dia lakukan dalam Pilkada DKI kemarin.
"Kita melihat bagaimana Pilkada DKI begitu keras, tensinya tinggi, mengerahkan pasukan begitu banyak. Yang menentukan kepala daerah ini juga modal untuk Pileg dan Pilpres. [Jadi] agak keras. Ini yang perlu diantisipasi betul," katanya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Panglima TNI harus pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Gatot menilai Hadi juga tepat jadi penggantinya karena hitung-hitungan masa pensiun di antara tiga kepala staf (KSAD, KSAU, KSAL).
"KSAL bulan Mei pensiun. Kalau jadi Panglima TNI cuma sebentar. KSAD Januari 2019 pensiun. KSAU sampai 2020 sehingga bisa memimpin TNI menghadapi tahun politik dengan lancar," katanya.
Gatot mengatakan sudah berkomunikasi dengan Hadi pasca surat presiden yang menunjuk nama panglima baru dikirim ke DPR, Senin (4/12) kemarin.
Sama seperti Gatot, menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo, Joko Widodo memilih Hadi Tjahjanto atas alasan kecakapan. "Hadi," kata Johan Budi, "dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat menjadi Panglima TNI."
Namun menurut Aris Santoso, yang sejak lama mengamati dunia militer, khususnya TNI AD, dalam kolomnya di Tirto menyebut pemilihan Hadi juga atas pertimbangan lain. Salah satunya adalah soal kedekatan. Hadi adalah Komandan Lanud Solo ketika Jokowi masih jadi Wali Kota di sana.
Aris mengatakan Jokowi memang cenderung memilih pejabat dengan latar yang dekat dengan dia. Ini, misalnya, terlihat ketika ia memilih mantan Dandim Surakarta Kol Inf Widi Prasetyono (Akmil 1993) sebagai ajudannya. Keputusan yang menurutnya "bisa dipahami", karena Jokowi berkepentingan memperkuat jaringan di tubuh tentara dengan efektif.
"Jokowi sebelum menjadi Presiden relatif kurang bersentuhan dengan TNI. Berbeda dengan Presiden SBY yang memang dibesarkan di institusi TNI," katanya.
Faktor lain adalah soal pengalaman Hadi di Badan SAR Nasional (Basarnas). Pengalamannya, kata Aris, dapat mendayagunakan kompetensi TNI secara maksimal untuk menanggulangi bencana, sebagaimana diatur dalam UU TNI bagian Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Sementara menurut Muradi, Ketua Pusat Studi Politik Dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad), Hadi dipilih karena Jokowi ingin mengembalikan rotasi kepemimpinan TNI. Hadi akan jadi orang kedua dari AU yang jadi Panglima TNI setelah Djoko Suyanto, yang mulai menjabat pada 13 Februari 2006 hingga 28 Desember 2007.
"Hal ini juga menegaskan bahwa kepemimpinan bergilir adalah bagian dari membangun solidaritas antar angkatan," kata Muradi.
Dua panglima TNI terakhir dijabat oleh tentara dari AD. Sebelum Gatot ada nama Moeldoko, yang bertugas pada 30 April 2013 hingga 8 Juli 2015. Selain dua orang itu, ada Endriartono Sutarto dan Djoko Santoso sebagai orang AD yang pernah memimpin TNI, masing-masing pada 7 Juni 2002-13 Februari 2006 dan 28 Desember 2007-28 September 2010. Dengan begitu, meski ada rotasi sejak reformasi, komposisi tentara AD masih dominan. Empat dari tujuh Panglima TNI yang "naik" pasca reformasi berasal dari AD, sisanya, dua dari AL, satu dari AU.
Penulis: Rio Apinino
Editor: Zen RS
