Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga sebagai upaya meningkatkan kepedulian sosial kepada tetangga atau keluarga yang membutuhkan bantuan sosial (bansos), tetapi belum terdaftar sebagai penerima.
Melalui gerakan ini, masyarakat yang memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai Agen Perlinsos (perlindungan sosial) melalui kanal yang telah disediakan. Agen Perlinsos nantinya membantu warga melakukan pendaftaran bansos secara digital.
Peran tersebut dinilai penting karena masih terdapat masyarakat yang belum memiliki telepon pintar, memiliki keterbatasan literasi digital, belum memiliki dokumen lengkap, atau tidak memiliki keberanian untuk melakukan pendaftaran secara mandiri.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menjelaskan digitalisasi bansos merupakan salah satu upaya pemerintah memperoleh data secara real-time dari lapangan sekaligus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan.
“Untuk pertama kalinya diuji coba di Banyuwangi, kemudian setelah itu diteruskan, sekarang uji cobanya di 42 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita harapkan dengan adanya digitalisasi bansos ini nanti, upaya penyaluran-penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran,” kata Gus Ipul merujuk keterangan resmi.
Gus Ipul mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pendamping, relawan, dan tokoh masyarakat, untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan data dengan menjadi Agen Perlinsos. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh akses bansos.
“Ketika kita uji coba di Banyuwangi, kita menemukan fakta bahwa memang belum semua masyarakat terbiasa dengan menggunakan smartphone. Tentu perlu sosialisasi, edukasi, bagaimana memanfaatkan dengan baik digitalisasi bansos itu. Makanya kami bersama dengan tim ingin mengajak masyarakat luas untuk bisa menjadi agen-agen daripada digitalisasi bansos ini,” ujarnya.
Masyarakat yang ingin menjadi Agen Perlinsos dapat mendaftar melalui kanal website agent-perlinsos.kemensos.go.id dengan melakukan verifikasi dan mengisi data yang diperlukan.
Setelah terdaftar, Agen Perlinsos dapat membantu tetangga atau keluarga di sekitarnya melakukan pendaftaran bansos. Namun, kelayakan dan penetapan penerima bansos tetap ditentukan melalui proses verifikasi, berdasarkan kriteria program dan ketersediaan kuota.
Seluruh proses pendaftaran dilakukan tanpa pungutan, dengan persetujuan warga, serta tetap menjaga kerahasiaan data pribadi.
“Dengan begitu, gerakan ini nanti kalau misalnya bisa berhasil menjadi gerakan dari kita semua untuk lebih peduli daripada tetangga-tetangga kita. Sebab masih banyak di sekitar kita ini yang tentu belum masuk dalam data. Bahkan disebut oleh Presiden itu mereka the invisible people, penderitaannya sendiri kadang-kadang belum nampak oleh kita,” ungkapnya.
Pemutakhiran DTSEN
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul yang didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga menjelaskan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).Sejak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, lebih dari 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada Desil 1-4 yang sebelumnya tidak mendapatkan bansos kini telah menerima bantuan.
Menurut Gus Ipul, capaian tersebut tidak lepas dari peran dan kolaborasi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. BPS mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pengelola data tunggal.
“Sementara Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diwajibkan untuk membantu pemutakhiran dengan mengirimkan berbagai data-data yang didapatkan sesuai bidang tugas masing-masing untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan disetarakan sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh BPS, kemudian disajikan dalam bentuk pemeringkatan relatif berupa desil 1 sampai desil 10,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa DTSEN menjadi arah dan terobosan baru pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk membangun data tunggal yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan belum terkonsolidasi dengan baik.
“Nah dengan adanya tadi Inpres nomor 4 tahun 2025, data-data yang tersebar kemudian dikonsolidasikan dan ditunggalkan, dan BPS diberikan mandat untuk melakukan hal itu sesuai dengan amanat yang tercantum,” kata Amalia.
Amalia menjelaskan, BPS mendapat mandat tersebut karena memiliki banyak tenaga ahli statistik dan merupakan lembaga statistik negara yang bertugas memastikan data yang digunakan pemerintah tersaji secara akurat.
“DTSEN ini isinya adalah registrasi ataupun database yang merupakan Kumpulan semua daftar penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK, yang kita jadikan satu di dalam satu data tunggal, nah jadi DTSEN itu pada dasarnya adalah sebagai social registry atau kita sebut dengan database masyarakat seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian berisi tentang kondisi sosial dan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
