Gerakan #BersihkanIndonesia Bantah Dukung Proyek PLTPB di Sumbar

tirto.id - Aliansi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia membantah terlibat dalam promosi atau pun mendukung proyek geothermal atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Gunung Talang, Sumatera Barat.

Bantahan itu diungkapkan karena baru-baru ini tersebar pamflet atau flyer yang mencatut nama aliansi itu berikut logo anggota Gerakan #BersihkanIndonesia.

Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye YLBHI, Arip Yogiawan mengatakan bahwa tak ada satu pun anggota dalam gerakan ini yang terlibat maupun dimintai konsultasi terkait proyek itu. Di sisi lain, pencantuman logo dan nama aliansi itu juga tanpa persetujuan Gerakan #BersihkanIndonesia.

Arip mengaku, mewakili anggota Gerakan #BersihkanIndonesia lainnya, menegaskan bahwa mereka masih tetap berada dalam posisi mendampingi dan mendukung langkah masyarakat untuk menolak proyek geothermal itu. Sebab, proyek itu dinilai menciptakan dampak yang buruk seperti masalah air dan pembebasan lahan.

“Kami menyampaikan bahwa tidak etis mencatut gerakan #BersihkanIndonesia maupun anggota-anggotanya,“ kata Arip dalam konferensi pers bertajuk “Klarifikasi Terbuka Gerakan #Bersihkan Indonesia” di Gedung YLBHI, Jakarta pada Jumat (5/4/2019).

“Kami tegaskan YLBHI dan seluruh anggota di #BersihkanIndonesiamenyatakan masih tetap mendukung masyarakat di Padang, Sumatra Barat,” tambah Arip.

Gerakan #BersihkanIndonesia juga menyebutkan ada 3 instansi/lembaga yang bertanggung jawab dalam menyebar flyer dan mencatut nama aliansi itu. Ketiganya: Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dan Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi.

“Bila siapa pun yang membuat flyer ini, tidak membuat klarifikasi, meminta maaf dan menarik semua flyer yang ada, maka tidak menutup kemungkinan ada upaya hukum yang bisa kami lakukan,” ucap Arip.

Proyek geothermal di Kaki Gunung Talang, Sumatra Barat dikerjakan oleh PT Hitay Daya Energy dan PT Dyfco Energy. Kementerian ESDM menetapkan keduanya sebagai pemenang lelang wilayah tersebut pada 2016.

Namun, proyek itu ditolak warga yang didampingi Walhi Sumbar dan LBH Padang sejak 2017. Warga menolak proyek itu karena areal pembangunan PLTPB berada di atas lahan pertanian mereka yang memproduksi padi, kentang, cabai, hingga bawang merah.