tirto.id - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi tengah dilanda persoalan serius. Saat ini, terdapat empat perusahaan induk BUMN Karya yang tercatat memiliki utang jumbo.
Terdiri dari PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PT PP), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Dari laporan keuangan akhir kuartal 1-2023 yang dikutip Tirto, WSKT memiliki total liabilitas atau utang Rp84,4 triliun. Ini setara 86 persen dari total asetnya yaitu Rp98,2 triliun.
Pada periode sama, WIKA memiliki total utang Rp55,8 triliun atau setara 76,7 persen dari total asetnya yang berjumlah Rp72,7 triliun. Kemudian total utang PTPP mencapai Rp43,8 triliun. Angka ini setara 74,7 persen dari total asetnya yang berjumlah Rp58,7 triliun.
Sementara, total utang ADHI mencapai Rp30,3 triliun atau setara 77,4 persen dari total asetnya yang berjumlah Rp39,2 triliun.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total utang BUMN Karya kepada himpunan bank milik negara (Himbara) mencapai Rp46,21 triliun. Pinjaman ini terbagi untuk masing-masing BUMN Karya dengan besaran nilai yang berbeda.
"Menurut catatan yang kami miliki secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah sebesar Rp46,21 triliun," ujar Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar, saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beberapa waktu lalu.
Dia tidak merinci bank mana saja dan detail utang BUMN Karya tersebut. Karena keputusan mengenai penyaluran kredit adalah keputusan yang dilakukan dari masing-masing bank kepada debiturnya, sehingga tidak bisa digeneralisasi.
Sementara itu, Pengamat BUMN, Herry Gunawan menilai, persoalan utang ini menjadi masalah serius bagi perusahaan. Jika BUMN tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya ke perbankan, maka akan berdampak kepada kas perseroan. Dananya pun bakal tertahan dan sulit dicairkan.
"Yang masalah memang BUMN Karya itu. Kalau enggak mampu memenuhi kewajibannya ke bank Himbara misalnya, kasnya bisa kering," katanya.
Dalam kondisi tersebut, perseroan juga akan kesulitan untuk menerbitkan surat utang. BUMN Karya perlu melakukan restrukturisasi dan perbaikan tata kelola untuk transformasi bisnis.
"Menurut saya, yang paling mungkin ada restrukturisasi besar-besaran di BUMN Karya," katanya.
Akar Masalah Utang
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai, akar masalah dari besarnya utang BUMN Karya karena adanya penugasan dari pemerintah. Beberapa proyek ambisi Presiden Joko Widodo terpaksa mereka jalankan dengan dana terbatas.
"Masalah penugasan ke BUMN Karya ini semakin tidak terkendali di mana presiden mau bangun sesuatu menugaskan ke BUMN Karya dan uang pembangunan awalnya pinjam dari bank," ujar Huda kepada Tirto.
Bank Mandiri, BNI, dan BRI menjadi bank dengan jumlah penyaluran terbesar di BUMN Karya. Para perbankan juga dalam kondisi dipaksa memberikan pembiayaan infrastruktur ke BUMN Karya.
"Masalahnya infrastruktur ini kan pembangunan jangka pendek, tapi kadang pembayaran dari pemerintah jangka menengah-panjang. Makanya banyak yang menunggak dan BUMN Karya tetap harus membayar ke bank," ujarnya.
Huda menuturkan, banyak BUMN Karya menjalankan tugas tidak sesuai tugasnya. Dia mencontohkan seperti Jalan Tol Sumatera yang dibangunan oleh Hutama Karya yang seharusnya melakukan konstruksi, pengembangan dan penyedia jasa jalan tol.
"Penugasan ini membuat cash flow perusahaan karya menjadi terganggu," ujarnya.
Sekretaris Perusahaan PT PP, Bakhtiyar Efendi tidak menampik pembengkakan utang lantaran adanya proyek konstruksi berdasarkan penugasan dari pemerintah. Meski begitu, dia tidak merinci berapa porsi besaran proyek daripada penggunaan utang perseroan.
"Kalau utang intinya di kami untuk menjalankan proses bisnis, baik konstruksi dan investasi," kata Bakhtiyar kepada Tirto.
Masih Dipercaya Pemerintah
Walaupun mencatatkan utang jumbo, PT PP sendiri masih dipercaya untuk menggarap proyek strategis pemerintah. Berdasarkan data perusahaan PT PP berhasil melakukan perolehan kontrak baru sampai dengan akhir Juni 2023 sebesar Rp11,62 triliun. Tumbuh 6,31 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (yoy) sebesar Rp10,93 triliun.
Beberapa perolehan kontrak baru yang berhasil diraih oleh perseroan hingga Juni 2023, yaitu The North-South Commuter di Filipina Rp1,36 triliun, Bendungan Cibeet Rp937 miliar, East Port Lamongan Phase 1A & 1 B Rp767 miliar, Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino Paket 2 Rp683 miliar, Gedung BSI Antara Rp607 miliar.
Kemudian, pembangunan jalan akses menuju masjid di IKN dan dermaga logistik sebesar Rp397 miliar, Universitas Haluoleo Kendari Rp240 miliar, Duplikasi Jembatan PIK Rp205 miliar, Rumah Sakit Amanah Banjarmasin sebesar Rp201 miliar.
Lalu, pada Juni 2023, kontrak baru dari pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru perseroan dengan kontribusi sebesar 45,67 persen, disusul oleh BUMN (SOE) 27,27 persen, dan swasta 27,06 persen. Komposisi perolehan proyek tersebut terdiri dari Induk sebesar 85,10 persen dan anak usaha sebesar 14,90 persen.
Sedangkan, berdasarkan lini bisnis perusahaan komposisi perolehan kontrak baru perusahaan terdiri dari gedung 34,8 persen, jalan dan jembatan 24,6 persen. Kemudian, perkeretaapian 11,7 persen, bendungan 9,7 persen, pelabuhan 8,5 persen. Lalu, industri 7,4 persen, irigasi 2,1 persen, dan minyak dan gas 1,1 persen.
Sementara untuk progres proyek di IKN hingga akhir Juni 2023 perseroan telah menggenggam 8 proyek dengan total nilai kontrak sebesar Rp4,15 triliun. Kemudian, kedelapan proyek yang dikerjakan oleh perseroan memiliki kemajuan hingga pekan ketiga Juni 2023 yaitu penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) tahap 1 saat ini progres sudah mencapai 100 persen. Kemudian, tahap 2 yaitu 63,09 persen.
Selain itu, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat yaitu 26,27 persen, Jalan Tol IKN Segment 3B Kariangau - Sp. Tempadung 24,55 persen, Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara 13,97. Kemudian, Gedung Kantor Kepresidenan 15,03, Gedung Kementerian Sekretariat Negara RI 8,89 persen, dan Jalan Akses Menuju Masjid IKN dan Dermaga Logistik kontrak baru.
Sementara itu, Waskita Karya juga tengah fokus mengerjakan tujuh paket proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru, dengan porsi yang digarap Waskita Karya senilai Rp4,33 triliun.
"Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah masih percaya dengan menunjuk Waskita untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional," kata Ermy Puspa Yunita, SVP Corporate Secretary Waskita Karya.
Beberapa proyek IKN yang digarap Waskita Karya yaitu Proyek Jalan Tol IKN Ruas 5A, Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas gedung penunjang.
Lalu, proyek gedung dan kawasan kementerian koordinator (kemenko) paket 3 dan gedung dan kawasan kemenko paket 4, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 1, 2, 3. Terakhir, jalan feeder distrik kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Tidak hanya itu, pada Juni 2023, Waskita berhasil membukukan kontrak senilai Rp7,82 triliun, dan mayoritasnya 66,24 persen berasal dari proyek pemerintah. Nilai kontrak baru itu ada pula yang berasal dari proyek anak perusahaan 18,85 persen, proyek BUMN/BUMD 13,62 persen, dan proyek swasta 1,29 persen.
Selektif Pilih Proyek
Belajar dari kesalahan, Direktur Utama Waskita Karya, Mursyid menuturkan, saat ini perseroan sangat selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran. Minimal terdapat uang muka dan monthly payment serta sudah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi.
"Sehingga harapannya proyek-proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan,” tutur Mursyid dalam pernyataanya.
Selain itu, konsep lean dan digitalisasi juga diusung agar perseroan dalam menjalankan bisnisnya dapat efektif dan efisien. Diharapkan langkah tersebut dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan.
“Perseroan melakukan sentralisasi procurement, engineering dan penerapan lean construction pada proyek-proyek yang sedang berjalan serta melakukan efisiensi beban biaya operasional serta reorganisasi sebagai konsep lean office. Hal ini dilakukan agar proses bisnis Perseroan menjadi lebih efisien dan agile,” kata Mursyid.
Sementara itu, PT PP juga akan melakukan beberapa strategi untuk mencapai cash flow yang positif. Pertama, PT PP juga akan selektif dalam mengikuti mengikuti tender proyek swasta yang prospektif. Kedua, mengoptimalkan burn rate utamanya pada konstruksi bisnis inti.
Ketiga, memaksimalkan penagihan piutang usaha. Keempat, memaksimalkan tender dengan proyek yang disertai uang muka dan mengurangi porsi proyek pre-financing atau proyek turn key dan terakhir turn around dan scale down melalui pengurangan stok unit hunian vertikal di segmen properti.
Sementara itu, manajemen PT PP mengklaim rasio keuangan perseroan tetap terkendali. Saat ini, perusahaan tersebut mengklaim belum berencana untuk melakukan aksi korporasi restrukturisasi utang.
"Pada semester I 2023, current ratio PT PP mencapai 29,30 persen, hal ini menunjukkan PT PP masih mampu memenuhi tanggung jawab jangka pendeknya," kata Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad kepada Tirto.
Sebagai upaya penurunan saldo liabilitas, PTPP juga menargetkan asset recycling atau divestasi di sektor gedung, infrastruktur dan alat berat di 2023.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
