Fraksi PKS Minta Pemerintah Tetapkan Pertalite Jadi BBM Penugasan

Reporter: Farid Nurhakim, tirto.id - 24 Mar 2022 17:50 WIB
Dibaca Normal 1 menit
PKS meminta pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) guna menyediakan Pertalite dengan jumlah dan harga yang ditentukan.
tirto.id - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah menetapkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi BBM dalam penugasan.

Artinya, pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) guna menyediakan Pertalite dengan jumlah dan harga yang ditentukan.

Dengan hal tersebut, tutur Mulyanto, dapat mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM di berbagai wilayah di Tanah Air dan tidak seperti di Sri Langka.


“Kita prihatin dengan kasus antrian minyak goreng juga antrian BBM di Sri Langka yang menimbulkan korban jiwa,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Konsekuensinya menurut Anggota Komisi VII DPR RI itu yakni pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk menutupi selisih harga jual dan harga keekonomian yang ditanggung Pertamina.

Namun dia menyebut penetapan ini penting agar masyarakat tidak khawatir akan terjadi kenaikan harga Pertalite, menyusul kenaikan harga minyak dan gas (migas) dunia yang dipicu oleh meletusnya Perang Rusia-Ukraina.

Lanjut Mulyanto, Pertamina juga akan menjadi tenang karena dengan status Pertalite sebagai BBM dalam penugasan, maka berarti tersedia jaminan pemerintah atas kompensasi selisih harga keekonomian Pertalite dengan harga jual yang ada sekarang ini.

“Penetapan ini sejalan dengan Perpres [Peraturan Presiden] Nomor 117 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM tertanggal 31 Desember 2021, yang mengkompensasi 50 prosen BBM pertalite,” tutur dia.

Mulyanto menambahkan, bahwa kebijakan ini sangat mungkin dilaksanakan. Mengingat kenaikan harga migas dunia juga diikuti dengan meningkatnya penerimaan ekspor negara dari melonjaknya harga komoditas batubara, crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah, tembaga, serta nikel. Menurut Mulyanto, jadi tidak ada alasan bagi pemerintah berdalih neraca keuangan negara sedang defisit.

“Ini soal bagaimana mengelola isi kantong kiri dan kantong kanan,” tutur Mulyanto.


Hingga kini, Pertalite masih sebagai BBM umum. Sedangkan Premium adalah BBM dalam penugasan. Sementara itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk mendistribusikan BBM jenis Pertalite ke seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup.


Baca juga artikel terkait BBM PERTALITE atau tulisan menarik lainnya Farid Nurhakim
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Farid Nurhakim
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Bayu Septianto

DarkLight