tirto.id - Pusat pemerintahan Indonesia akan diboyong ke Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akan terjadi migrasi massal ratusan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke sana. Bagaimana agar tak memicu konflik horizontal dengan warga lokal?
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Sipil (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan, nantinya ASN yang dipindah ke ibu kota baru, tak perlu beli atau menyewa rumah. Sebab pemerintah akan memfasilitasi rumah tinggal.
Dari 180 ribu PNS yang bekerja di kementerian atau lembaga pusat di Jakarta, hanya sekitar 30 persen di antaranya yang tak ikut pindah ke ibu kota baru.
Syafruddin menjelaskan, konsep Ibu kota baru akan bergaya Green City dan Smart City layaknya di Canberra, Australia dan Den Haag, Belanda. Semua sarana prasarana akan tersedia di ibu kota baru. Seperti fasilitas perkantoran, pendidikan yang andal, kesehatan, dan transportasi yang ideal.
"Paling tidak transportasi itu tidak akan kita pakai, gaji akan utuh, tunjangan akan utuh, anak anak sekolah tidak perlu diantar pakai mobil atau Gojek, atau tanpa mengeluarkan biaya. Karena cukup jalan kaki karena ini Smart City. Semua fasilitas akan ada untuk anak sekolah untuk kesehatan untuk rekreasi dan sebagainya," kata Syafruddin saat di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Pendatang Memicu Konflik Horizontal?
Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Sunyoto Usman mengatakan, diberikannya fasilitas berupa rumah baru untuk ASN di Ibu kota baru, akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat lokal Kalimantan Timur.
"Pada tahap-tahap awal terjadi [Kecemburuan sosial]. Karena ada orang yang iri karena ada pendatang [ASN] yang mendapat fasilitas lebih dari mereka [Masyarakat lokal]," ujarnya kepada reporter Tirto, Rabu (28/8/2019).
Apalagi kata dia, jika rumah yang diberikan kepada ASN sampai mengeksploitasi lahan milik masyarakat lokal. Sehingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat lokal dengan pemerintah maupun ASN.
"Pemerintah jangan hanya memberikan akses kepada pendatang [ASN]. Kalau akses itu hanya diberikan kepada pendatang, akan menimbulkan konflik," ucapnya.
Untuk mengatisipasi agar tidak terjadi gesekan horizontal, kata Sunyoto, pemerintah harus menjelaskan manfaat pemindahan ibu kota kepada masyarakat lokal. "Pemerintah juga harus meberikan fasilitas yang setara antara ASN dengan masyarakat lokal," tuturnya.
Hal serupa juga diungkapkan Peneliti Puslit Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Puguh Prasetyoputra. Untuk mengantisipasi gesekan sosial baru, kata Puguh, perlu pendalaman yang ketat terkait kondisi demografi masyarakat. Kemudian diprediksi secara ilmiah dampak masuknya pendatang dari Jakarta. Kemudian dirumuskan metode pendekatan terhadap masyarakat lokal.
"Kita harus belajar dengan konflik horizontal yang sudah pernah ada, kondisinya kan nanti ketika ibu kota di Kaltim terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Ketika adanya ASN pindah, belum tentu bisa beradaptasi dengan baik dan belum tentu bisa diterima masyarakat lokal," ujar Puguh kepada reporter Tirto.
Selain melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat lokal, kata Puguh, pembangunan wilayah ibu kota yang baru harusnya berdampak positif bagi masyarakat lokal. Peruntukan infrastruktur, sarana, dan prasarana sebisa mungkin juga diperuntukan bagi mayarakat lokal.
"Sehingga masyarakat sekitar sekitar bisa mendapatkan manfaat dari pemindahan ibu kota tersebut. Itu bisa mengurangi kecemburuan sosial," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
