tirto.id - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menegaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak akan merugikan pegawai negeri sipil (PNS) karena pemerintah akan menyiapkan berbagai fasilitas, termasuk rumah tinggal.
"Paling tidak, kalau fasilitas perumahan sudah disiapkan oleh negara, tidak akan mengontrak-ngontrak rumah atau beli-beli rumah seperti sekarang," klaim Syafruddin saat jumpa pers di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Syafruddin menuturkan, konsep ibu kota baru akan bergaya Green City dan Smart City. Semua fasilitas akan tersedia di ibu kota baru seperti perkantoran, pendidikan yang andal, fasilitas kesehatan, dan transportasi ideal.
Syafruddin mengklaim, para ASN tidak perlu lagi berangkat pagi-pagi pukul 04.00 subuh dari Bekasi ke Jakarta seperti sekarang ini. Di ibu kota baru nanti, kata dia, para PNS cukup berjalan 500 meter dari kantor sehingga tidak mengalami kemacetan.
"Kalau tinggal di Jakarta kan ngontrak di Bekasi harus berangkat jam 4 subuh dari Bekasi menuju Jakarta. Kemudian transportasi, mungkin saja di sana karena itu Smart City dan Green City di sana cukup berjalan 500 meter misalnya, seperti kita lihat di kota-kota Canberra, Denhaag, kemudian di Putrajaya yang terdekat," kata Syafruddin.
Selain itu, Syafruddin menyebut kalau kepindahan ke ibu kota baru akan membuat gaji ASN utuh karena tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Sebab, pemerintah sudah menyediakan fasilitas dan para ASN bisa bekerja dengan baik.
"Paling tidak, transportasi itu tidak akan kita pakai, gaji akan utuh, tunjangan akan utuh, anak-anak sekolah tidak perlu diantar pakai mobil atau gojek, atau tanpa mengeluarkan biaya, karena cukup jalan kaki karena ini Smart City, semua fasilitas akan ada untuk anak sekolah untuk kesehatan untuk rekreasi dan sebagainya," klaim Syafruddin.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Alexander Haryanto
