tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pertamina (Persero) menyusul kasus dugaan korupsi yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kasus korupsi tata kelola minyak mentah, produk kilang PT Pertamina (Persero) subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sepanjang 2018-2023 diperkirakan merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.
Erick menyatakan, bakal mengkonsolidasikan kementerian/lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola Pertamina. Ia menyampaikan bahwa hal itu adalah amanat Presiden Prabowo Subianto agar antarmenteri saling berkomunikasi.
Dalam proses review atau evaluasi tersebut, Erick membuka peluang terjadi merger sub-holding Pertamina jika diperlukan.
"Kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ini ada holding, ada subholding, seperti apa kita review. Apakah ini mungkin ada satu, dua, perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan patraniaga tidak ada exchange penjualan," ucap Erick kepada awak media di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Sabtu (1/3/2025).
Erick menilai merger bukan merupakan persoalan yang besar karena hal tersebut bagian dari improvisasi. Namun, kata dia, evaluasi ini tidak bisa mengabaikan bahwa keuangan dan pelayanan Pertamina lebih baik dibandingkan dahulu.
"Kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya," ujar Erick.
Meskipun ada kasus-kasus korupsi yang membelit BUMN, Erick berharap masyarakat tak langsung mengecap seluruh korporasi pelat merah itu buruk. Padahal, banyak proyek pemerintah yang ditangani oleh perusahaan-perusahaan Pertamina.
"Jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu. Akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh," ungkapnya.
Sementara itu, Erick juga berbicara soal merombak direksi dan pimpinan anak perusahaan Pertamina. Mengingat direktur utama PT Pertamina Patra Niaga juga menjadi salah satu tersangka korupsi tata kelola minyak mentah.
Menurut Erick, setiap keputusan soal perubahan direksi pasti dilakukan secara terkoordinasi lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada Maret ini. Selain itu, pemerintah terus berupaya menjaga konsistensi dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan BUMN.
Erick menuturkan bahwa, dirinya sudah berdiskusi dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, terkait perkembangan kasus dugaan korupsi PT Pertamina. Erick mengingatkan agar kasus yang terjadi tidak berdampak buruk pada keseluruhan perusahaan, seperti yang pernah terjadi pada Garuda Indonesia.
Ia menyampaikan bahwasanya apabila proses restrukturisasi Garuda saat itu gagal, bisa jadi maskapai tersebut tidak mampu beroperasi hari ini. Erick tak mau nasib serupa menimpa PT Pertamina.
"Di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan," ujar Erick.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Anggun P Situmorang
