tirto.id - Menteri BUMN, Erick Thohir, mendukung proses hukum yang sedang dijalankan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pengoplosan Pertamax oleh PT Pertamina. Erick mengaku menghormati proses hukum yang masih berlangsung.
"Kita, kan, sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum, kita harus hormati. Semua proses hukumnya pasti kita dukung," kata Erick di Kantor Pegadaian, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
Erick menjamin Kementerian BUMN akan kooperatif dan transparan untuk mendukung pemeriksaan kasus pengoplosan Pertamax oleh Pertamina. Ketua PSSI itu mengeklaim Kementerian BUMN selalu kooperatif dalam setiap kasus yang menyeret perusahaan berpelat merah.
Misalnya, kata Erick, dalam pegusutan kasus korupsi Asabri serta kasus korupsi Jiwasraya.
"Kita sama Kejagung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi Asabri, Jiwasraya dan lain-lain. Jadi, ya kami menjaga proses hukum dan semuanya secara transparan," ucap Erick.
Sementara itu, Erick mengaku belum menunjuk pelaksana tugas direktur utama PT Pertamina Patra Niaga. Mengingat, Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga ditetapkan sebagai tersangka kasus pengoplosan pertamax.
"Belum, nanti kita konsultasikan. Kan, ada nanti komisaris utama, ada direktur utama. Nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa nanti proses berikutnya," tutur Erick.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto, menyebutkan pihaknya tengah mendalami kasus pengoplosan yang dilakukan PT Pertamina. Menurut dia, pemerintah pusat akan membela masyarakat yang menjadi korban pengoplosan tersebut.
"Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua, kami akan membela kepentingan rakyat," kata Prabowo di Kantor Pegadaian, Rabu.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku akan memberantas pihak yang melakukan pelanggaran.
"Ok, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan [hukum]," tukas Prabowo.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
