Eks Letnan KNIL Merancang Garuda Pancasila

tirto.id - Tentu aneh, sebuah negara zonder simbol. Setelah empat tahun merdeka, Indonesia akhirnya menetapkan lambang negaranya, Garuda Pancasila. Lambang Negara yang diperkenalkan sejak pertengahan Februari 1950 itu akhirnya dipakai hingga sekarang.

Simbol negara Garuda Pancasila mulai dirancang atas perintah dari Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Soekarno memerintahkan secara khusus pada Sultan Hamid II, selaku Menteri Negara tanpa Portofolio atau menteri yang tidak memimpin departemen, untuk merancangnya.

Entah apa alasan Soekarno menunjuk Hamid untuk merancang lambang negara. Padahal, Hamid ketika itu sering dicap federalis. Ketika Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949, Hamid tidak duduk sebagai wakil pemerintah Republik, melainkan sebagai Ketua Bijeenkomst Federaal Overleg (BFO) alias forum negara federal di bekas wilayah Hindia Belanda. Banyak orang menganggap BFO sekumpulan negara boneka buatan Belanda, yang bertujuan memperlemah posisi Republik Indonesia. Hamid juga merupakan mantan perwira tentara Belanda.

Tugas merancang lambang negara benar-benar dijalankannya. Hamid dengan dibantu tim yang berisi ahli sejarah dan kebudayaan Indonesia akhirnya berhasil merancang Garuda Pancasila.

Simbol Negara untuk RIS

Hamid dianggap mampu untuk merancang lambang negara oleh Soekarno karena pernah kuliah sebentar di Teknik Sipil Techniek Hogeschool (sekolah tinggi teknik) Bandung, yang belakangan jadi Institut Teknologi Bandung. Hamid kemudian putar haluan masuk Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda di tahun 1933.

Setelah ditunjuk sebagai tim perancang lambang negara, Hamid mengajukan sebuah tim yang disebut Panitia Lambang. Muhamad Yamin ditunjuk sebagai ketua, dengan anggota Palaupessi, Ki Hadjar Dewantara, Mohamad Natsir dan R.M.Ng Poerbatjaraka. Nama terakhir dikenal sebagai ahli sejarah Jawa Kuno.

“Saya membuat sketsa berdasarkan masukan Ki Hadjar Dewantara dengan figur Garuda dalam mitologi yang dikumpulkan beliau dari beberapa candi di Pulau Jawa, dikirim beliau dari Yogyakarta, dan tak lupa saya juga membandingkan salah satu simbol Garuda yang dipakai sebagai lambang kerajaan Sintang, Kalimantan Barat,” tulis Hamid dalam suratnya pada Solichin Salam pada 14 April 1967.

Selain Hamid, Yamin juga membuat rancangan. Keduanya tetap berkomunikasi dengan baik. Hamid merasa hal yang paling sulit adalah mencari simbol-simbol yang melambangkan Pancasila.

“Saya awali dengan mencoba untuk membuat rencana tameng atau perisai yang menempel pada figur burung garuda, karena lambang-lambang pada negara lain yang menggunakan figur burung selalu ada tameng atau perisai di tengahnya,” aku Hamid.

Hamid membuat sketsa perisai dan membaginya menjadi lima ruang. Tak lupa Hamid minta pendapat soal ide dan simbol Pancasila dari Panitia Lambang yang diajukan pada Presiden.

“Saya menambahkan Nur Cahaya berbentuk Bintang persegi lima atas masukan M. Natsir sebagai simbol kesatu Pancasila, juga masukan dari R.M.Ng Poerbatjaraka, yakni pohon astana yang menurut keterangannya pohon besar sejenis pohon beringin yang hidup di depan istana sebagai lambang pengayoman dan perlindungan untuk melambangkan sila ketiga,” tulis Hamid.

Rancangan pertama Hamid, yang diajukan 8 Februari 1950, ditolak oleh Panitia Lambang. Natsir keberatan dengan tangan manusia yang memegang perisai. Dianggapnya terkesan mitologis dan feodal. Poerbatjaraka pun keberatan pada bulu ekor yang berjumlah tujuh helai.

Hamid lalu konsultasi ke Yamin. Atas utusan Palaupessi, bulu ekor dijadikan delapan, sebagai tanda bulan kemerdekaan Indonesia. Hamid tak lupa kembali membandingkan dengan lambang-lambang negara lain lagi.

Setelah rancangan terakhir Garuda Pancasila selesai, Hamid kemudian menyerahkannya ke Soekarno. Yamin juga menyerahkan rancangannya. Akhirnya, rancangan Hamid yang diterima 10 Februari 1950.

Meski rancangan Yamin tak dipakai, dalam suratnya pada Solichin Salam, Hamid tak melupakan jasa Yamin dan panitia lainnya. Yamin setidaknya bagian dari Panitia Lambang. Itu kenapa Yamin sempat dianggap sebagian masyarakat awam sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila.

Garuda Pancasila itu ikut disempurnakan Soekarno, termasuk memberikan jambul. Lambang itu akhirnya disempurnakan, dilukis ulang oleh Dullah, pelukis Istana kepercayaan Soekarno. Hamid juga berkonsultasi lagi dengan Dirk Ruhl, seorang Warga Negara Jerman yang sejak usia 16 tahun sudah tinggal di Indonesia. Dengan modal lukisan Dullah, Ruhl menggambar ulang sketsa garuda dan meyempurnakan bagian kaki, yang semula tak terlihat menjadi terlihat, atas permintaan Hamid. Apa yang digambar Ruhl itu lalu diajukan ke Presiden lagi pada 20 Maret 1950. Dullah dipanggil lagi untuk melukis ulang. Lambang Garuda Pancasila itu pun akhirnya dipajang di banyak ruangan di Republik ini. Dua minggu kemudian, setelah lambang itu diajukan, Hamid ditangkap atas tuduhan makar bersama Westerling.

Lambang Negara Garuda Pancasila itu ditetapkan sebagai lambang negara sejak 11 Februari 1950. Lambang negara diperlihatkan pada khalayak umum pada 15 Februari 1950, dalam sebuah pameran di Hotel Des Indes, Jakarta. Hotel ini tak jauh dari Istana Negara Jakarta. Perundingan Roem Rojen, 7 Mei 1949, juga diteken disini. Lambang Negara Garuda Pancasila dirancang Hamid di hotel itu juga.

Kelana Pangeran Pontianak

Sultan Hamid II terlahir di Pontianak pada 12 Juli 1913, sebagai putra dari Sultan Syarif Muhamad Al-Qodrie yang bertahta di Kesultanan Pontianak, dengan Syecha Jamilah Syarwani. Hamid lebih banyak menghabiskan masa kecil di luar Pontianak. Sejak usia sekolah dia dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya sekolah dasar elit Europe Lager School(ELS) di Yogyakarta. Suasana feodal kota ini cocok untuk anak sultan bersekolah, karena kota ini memiliki ELS, yang muridnya orang Belanda maupun anak-anak Bangsawan Jawa.

Ketika kecil, Hamid diasuh oleh dua wanita Eropa, Miss E.M. Curties dan Miss Fox. Sebagian masa kecilnya dia pernah sekolah di ELS Yogyakarta. Ketika di ELS panggilannya Mozes. Hamid berkawan dengan Henkie alias Dorojatun alias Sutan Hamengkubuwono IX. Mereka satu sekolah.

Lulus ELS di Yogyakarta, Hamid pindah sebentar ke Bandung dan kemudian pergi ke Malang untuk belajar di sekolah menengah elit Hogare Burger School (HBS). Lulus dari Malang, Hamid pernah kuliah di Techniek Hogeschool Bandung, sebelum akhirnya masuk Akademi Militer Breda. Setelah lulus di tahun 1938, Hamid menjadi letnan di militer kolonial Indonesia yang disebut Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL). Selama dinas militer, Hamid pernah terluka di Balikpapan dan dibawa ke Malang untuk dirawat. Dia sempat jadi tawanan perang Jepang. Hamid baru bebas setelah Jepang menyerah kalah.

Meski di masa mudanya loyal pada Kerajaan Belanda dan juga ayahnya adalah Sultan Pontianak dianggap sekutu pemerintah kolonial, tak selamanya Hamid yang di masa mudanya dikenal dengan nama Max ini, mendapat perlakuan baik. Di Jawa Timur, Hamid yang sudah jadi Letnan KNIL pun pernah diusir dari sebuah klub yang menyediakan Jenewer untuknya, hanya karena dia tidak satu ras dengan orang Belanda.

Hamid tak sakit hati dengan orang Belanda karena pengusiran itu. Dia tetap dekat dengan orang Belanda. Istrinya, Marie van Delden, adalah putri Kapten van Delden, yang biasa dipanggil Dina atau Didie. Sebagai istri Sultan, Marie bergelar Ratu Mas Mahkota Didie Al-Qodrie.

Sebagai pemimpin swapraja Kesultanan Pontianak, Hamid diberi pangkat tituler Kolonel dari Kerajaan Belanda. Ini adalah hal lazim untuk raja-raja lokal Indonesia di zaman kolonial Hindia Belanda. Hamid juga menjadi Ajudan Istimewa Ratu Belanda. Pangkatnya lalu dinaikkan menjadi Jenderal Mayor pada 1946. Sebenarnya, dalam militer reguler KNIL, pangkat terakhirnya letnan satu.

Hamid sering dituduh loyal kepada Belanda. Namun, Hamid telah memberikan sumbangan penting bagi negeri ini. Ia mewariskan Garuda Pancasila, yang masih dijunjung Bangsa Indonesia hingga kini.