tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo kembali mewacanakan kebijakan baru yang berseberangan dengan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Kali ini, politikus Partai Gerindra itu menyasar kebijakan ekspor benih lobster.
Dalam rapat koordinasi kementerian yang digelar di Hotel Borobudur pada 4 Desember 2019, Edhy ingin membuka peluang bagi pelaku usaha mengekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang oleh Susi sejak 2016 silam.
Edhy beralasan ada permintaan yang tinggi dari Vietnam terhadap benih lobster. Dulu, sekitar 80 persen kebutuhan benih lobster Vietnam berasal dari Indonesia. Namun, kini kebutuhan Vietnam itu justru dipenuhi oleh Singapura.
Atas pertimbangan itulah, Edhy berencana mencabut larangan benih lobster tersebut. Namun, pria asal Sumatera Selatan ini memberikan syarat soal ekspor benih lobster. Pelaku usaha bisa ekspor jika sebagian benih lobster yang ditangkap dibesarkan di dalam negeri. Artinya, hanya 50 persen benih lobster yang ditangkap boleh diekspor.
“Kita bikin aturan, siapa yang ngumpulnya, kita tunjuk yang ngumpul, kita tunjuk pengusaha yang disana, langsung dagangnya dari Indonesia ke Vietnam,” sebut Edhy dikutip dari KompasTV, 4 Desember 2019.
Larangan Ekspor Benih Lobster Kerap Ditentang
Bukan tanpa sebab, Susi mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP No. 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) dari Wilayah RI.
Kala itu, Susi khawatir bila ekspor benih lobster terus menerus dilakukan, jumlah lobster dan bahan baku benihnya akan habis dieksploitasi. Di saat yang sama, ia tidak mau Vietnam yang menjadi tujuan ekspor malah diuntungkan.
Berdasarkan catatannya, ekspor lobster Indonesia sepanjang 2015 hanya sekitar 300-400 ton per tahun. Volume itu jauh lebih kecil ketimbang Vietnam yang sudah mengeskpor hingga 3.000-4.000 ton per tahun.
“Lobster sangat berkurang karena semua bibitnya diekspor ke Vietnam,” ucap Susi.
Namun demikian, keputusan Susi ini mendapatkan pertentangan dari eksportir, termasuk dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Alasan Luhut, larangan ekspor lobster dianggap terlampau restriktif dan terlalu mengkhawatirkan adanya penyelundupan benih lobster ke luar negeri.
Pro dan kontra pun mewarnai wacana yang dilontarkan Edhy tersebut. Dari pelaku usaha, pencabutan larangan benih lobster menjadi sinyal positif, demikian yang dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.
“Saya liat Bu Susi dulu kebijakannya enggak benar. Bu Susi bikin ekspor kita drop,” ucap Hariyadi kepada wartawan saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jumat (6/12/2019).
Namun apa yang dikatakan Hariyadi tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan data Comtrade, ekspor lobster Indonesia pada 2017--atau setahun setelah larangan dimulai pada 2016--justru meningkat menjadi 1,69 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya 1,46 miliar dolar AS.
Baru pada 2018, ekspor lobster Indonesia turun ke angka 1,57 miliar dolar AS dari 2017 sebesar 1,69 miliar dolar AS. Adapun ekspor lobster Vietnam pada 2017 naik menjadi 1,82 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya senilai 1,66 miliar dolar AS.
Mereka yang Kontra
Di lain pihak, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menganggap wacana Edhy kurang tepat, tak strategis dan berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Menurutnya, ekspor benih lobster ke Vietnam dan negara lainnya hanya menguntungkan RI dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, benih lobster bisa habis dan pembudidaya lokal akan terkena getahnya.
“Saya juga khawatir Indonesia berubah dari pengekspor benih menjadi importir benih bahkan lobster ukuran besar karena budidaya lobster besar tinggal kenangan,” kata Abdul kepada reporter Tirto.
Tak hanya itu, lanjut Abdul, Vietnam juga akan makin diuntungkan dengan pembelian benih lobster Indonesia yang kemudian dijual kembali dalam ukuran besar. Alhasil, perdagangan ekspor Vietnam pun akan jauh melesat ketimbang Indonesia.
Untuk itu, Abdul meminta pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pembudidayaan lobster dari benih lobster yang ditangkap ketimbang langsung mengekspor benih lobster. Salah satu daerah yang potensial untuk pembudidayaan di antaranya Lombok.
“Jadi jangan maunya jalan pintas. Kita pikirkan jangka panjang. Jadi keliru kalau kita ekspor dan eksploitasi benih lobster besar-besaran,” ucap Halim.
Pendapat yang sama juga diutarakan Moh. Abdi Suhufan, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. Dia mengatakan ekspor benih lobster bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Ekspor benih lobster, kata Abdi, sebenarnya juga bukan hal yang urgensi. Menurutnya, ada baiknya pemerintah fokus membereskan budidaya domestik. Paling tidak persoalan teknologi budidaya, pakan, dan hama penyakit harus bisa diatasi oleh menteri baru.
“Tidak ada urgensinya. Bertolak belakang dengan upaya Indonesia mengupayakan budi daya perikanan,” ucap Abdi seperti dikutip dari Antara.
KKP Masih Cari Masukan
Kendati Edhy memberi sinyal kuat untuk mencabut larangan ekspor benih lobster, toh KKP mengaku larangan itu masi berlaku. KKP menyebut bahwa rencana Edhy itu masih sebatas wacana, dan masih mencari masukan.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan pemerintah saat ini masih mengundang sejumlah pihak untuk diminta saran. Namun, lanjutnya, keputusan tersebut akan diumumkan sebelum 2019 berakhir.
“Saya pribadi sih jangan ekspor ya. Lebih baik di dalam negeri saja untuk budidaya. Nanti, kami ambil jalan tengahnya,” ucap Slamet saat dihubungi reporter Tirto.
Menurut Slamet, volume ekspor lobster dewasa Indonesia sebenarnya terus meningkat sejak pelarangan ekspor benih. Di lain pihak, ekspor Vietnam sejenis justru menurun. Artinya, ada peluang bagi ekspor lobster Indonesia untuk mengalahkan Vietnam.
“Ekspor lobster Indonesia ke negara lain meningkat. Dengan kebijakan [pelarangan], kita bisa melampaui Vietnam,” ucap Slamet.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Ringkang Gumiwang
