DPR Tunda Rapat dengan Mendikbud Nadiem karena Laporan Tak Lengkap

tirto.id - Komisi X DPR RI menunda rapat kerja secara virtual dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Senin (4/5/2020). Rapat ditunda lantaran bahan mengenai realokasi anggaran Kemendikbud terkait COVID-19 belum lengkap.

"Dengan mempertimbangkan dan mencermati pandangan dan sikap dari fraksi-fraksi, dengan ini raker kita nyatakan ditunda dan terkait dengan agenda selanjutnya akan kami sampaikan selanjutnya," kata pimpinan rapat Komisi X, Syaiful Huda.

Keputusan itu diambil atas aspirasi seluruh fraksi di Komisi Pendidikan DPR. Perwakilan Fraksi PKS Ledia Hanifah menerangkan dalam paparan Kemendikbud tidak terdapat argumentasi yang mendasari realokasi tersebut. Menurutnya itu penting guna mengetahui dampak dari realokasi itu bagi program pendidikan yang telah dicanangkan.

"Harus dijeladkan lebih detail sehingga pertanggungjawabannya lebih jelas," kata Ledia.

Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi juga setuju dengan penundaan rapat karena materi yang diberikan Kemendikbud kurang detail. Menurutnya, materi yang disiapkan masih terlalu umum.

"Membaca laporan dari Kemendikbud terkait realokasi anggaran memang dalam beberapa halaman ini menurut kami sangatlah tidak sesuai. Sebaiknya kita tunda dulu pembahasan realokasi karena masih banyak hal-hal yang belum bisa kita lihat, masih terlalu makro, terlalu global," ucap Dede.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan bahan tersebut dibutuhkan untuk memberi ketenangan bagi tenaga pendidikan, baik PNS maupun honorer. Selain itu ia berharap dari ada sebagian anggaran yang direalokasikan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pendapat itu pun diikuti oleh fraksi-fraksi lainnya sehingga rapat diputuskan untuk ditunda.

Mendikbud Nadiem Makarim mengaku tidak keberatan dengan keputusan itu. Ia menyarankan agar rapat selanjutnya digelar dengan format Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar bisa berjalan efisien.

"Kami secara garis besar tidak ada masalah dengan rekomendasi untuk menunda. Saya rasa kalau objektifnya adalah untuk mendapat perincian masing-masing pemindahan format RDP adalah yang terbaik dan itu akan segera kami koordinasikan," kata Nadiem.