Indeks Anggaran Pendidikan

Dari anggaran Rp2 triliun itu, pemerintah mengalokasikannya untuk pembangunan Sekolah Garuda Baru dan juga Sekolah Garuda Transformasi.

Anggaran tambahan itu untuk tahun anggaran 2026, yang telah disepakati dalam rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada 11 September 2025.

Usulan penambahan anggaran dilakukan guna mensukseskan program yang belum maksimal, salah satunya penyesuaian dan perluasan cakupan PIP.

Presiden RI Prabowo Subianto mengakui masih banyak kebocoran anggaran pendidikan di Indonesia.

Anggaran pendidikan yang langsung diperuntukkan bagi guru, dosen, dan tenaga pendidik naik menjadi Rp274,7 triliun di 2026.

Presiden Prabowo Subianto diketauhi mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan tahun 2026.

Pemerintah baiknya memprioritaskan amanat konstitusi, yakni menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas untuk semua.

Menurut Sri Mulyani, video bahwa dirinya menyebut "guru sebagai beban" adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidatonya.

Menurut Dadan, biaya MBG tahun depan tak hanya bersumber dari anggaran pendidikan, melainkan juga dikombinasikan dengan anggaran kesehatan.

Prabowo ingin alokasi dana pendidikan itu bisa meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menyelaraskan kurikulum dengan dunia kerja.

Anggaran sekolah kedinasan Rp104 triliun hanya untuk 13 ribu siswa, jauh lebih besar dari Rp91 triliun bagi 62 juta siswa SD sampai pendidikan tinggi.

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP menuding penempatan sebagian dana pendidikan di pos pembiayaan disengaja dan sebabkan mandat UUD tak pernah tercapai.

Anggaran pendidikan dalam Rancangan APBN 2026 akan mengalami kenaikan 2,84 persen sampai 2,95 persen dari PDB.

Prabowo juga mengeklaim anggaran pendidikan di eranya menjadi yang tertinggi dibanding anggaran untuk pos-pos yang lain.

Anggaran pendidikan bakal digunakan untuk penguatan sekolah unggulan dan sekolah rakyat, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah-sekolah.

Ada perguruan tinggi yang terancam tidak dapat beroperasi di beberapa bulan ke depan karena terdampak efisiensi anggaran.

Usulan pemerintah mengubah mekanisme anggaran pendidikan 20 persen dinilai tidak membenahi masalah biaya sekolah yang mahal.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mendorong pemerintah menata pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan pembiayaan pendidikan. 

Permasalahan UKT tetap akan muncul di masa depan karena regulasi utama yang membuat kenaikan UKT masih ada yakni komersialisasi pendidikan.

Alokasi anggaran pendidikan dan dana abadi di Indonesia terbilang cukup rendah secara global.