Menuju konten utama

DPR Desak Pemerintah Ambil Tindakan terkait Harga BBM Subsidi

Andre Rosiade mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang ramai diperbincangkan.

DPR Desak Pemerintah Ambil Tindakan terkait Harga BBM Subsidi
Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade saat ditemui wartawan di Museum Kepresidenan Balai Kirti, kompleks Istana Bogor, Rabu (15/5/2019). tirto.id/Bayu

tirto.id - Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang ramai diperbincangkan. Menurutnya, pemerintah perlu membuat aturan pengendalian agar BBM bersubsidi benar-benar bisa dinikmati oleh yang berhak.

"Kami sudah menyampaikan berulang-ulang kali kepada pemerintah untuk mengambil tindakan. Apa tindakannya? Apakah pemerintah akan naikkan kuota? Itu bisa, tapi tentu ini tergantung kemampuan APBN," kata dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan membahas APBN TA 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

"Atau kedua, pemerintah mengeluarkan peraturan soal pengendalian pemakaian Pertalite, dipastikan orang yang menggunakan itu tepat sasaran," ujarnya menambahkan.

Politisi Partai Gerindra ini menekankan, pihaknya tidak ingin ada kenaikan harga BBM di tengah situasi ekonomi masyarakat yang mulai menggeliat kembali.

Untuk itu, aturan pengendalian BBM bersubsidi dinilai menjadi solusi yang tepat di tengah ketersediaan BBM bersubsidi yang semakin menipis. Hal ini karena banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan BBM bersubsidi karena naiknya harga minyak dunia.

"Kita tidak ingin ada kenaikan harga BBM, kami mengusulkan kepada pemerintah harapan kami jangan ada kenaikan harga BBM. Untuk itu kita mengusulkan harus ada aturan pengendalian bagaimana turunan Perpres Nomor 191 tahun 2014 itu harus dibikin dan dibuat," tegas legislator Dapil Sumatera Barat I ini.

Untuk itu, Andre berharap kementerian terkait segera melakukan rapat terbatas dengan Presiden untuk membahas pengendalian BBM bersubsidi tersebut.

"Pak Menteri tolong ini dibawa ke ratas, disampaikan ke Pak Presiden agar ada keputusan jelas aturan pengendalian sehingga BBM subsidi itu dipakai, dinikmati oleh yang berhak dan kami harapkan kenaikan harga BBM jangan dulu, karena masyarakat kasihan," tutupnya.

Baca juga artikel terkait BBM SUBSIDI atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang