Masuk tirto.id
tirto.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang melaporkan sebanyak 9.000 warga di wilayahnya positif mengidap penyakit tuberkulosis (TBC). Namun, otoritas kesehatan mencatat baru sekitar 73 persen pasien yang masuk dalam penanganan dan pengobatan medis secara intensif.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Palembang, Yudhi Setiawan, mengungkapkan, pengobatan TBC baru dilakukan terhadap 6.000 pasien yang terjangkit infeksi bakteri di paru-paru itu.
Dia mengakui, penderita TBC yang belum terjangkau pengobatan masih terbilang banyak. Alasannya, pasien enggan memeriksakan diri.
"Ada sekitar 9.000 penderita TBC di Palembang, tapi baru 6.000-an [sekitar 73 persen] yang mendapat pengobatan," ungkap Yudhi pada kontributor Tirto, Kamis (21/5/2026).
Dinkes Palembang tahun ini menargetkan pengobatan menyasar 90 persen pasien TBC. Target itu dicapai dengan edukasi bahaya penyakit itu sehingga mereka dapat memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Dengan demikian percepatan penemuan kasus bisa dilakukan dan selanjutnya pengobatan.
Edukasi ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk Dinkes Palembang mulai Juni 2026. Sasarannya adalah 20 kelurahan yang tercatat sebagai daerah terbesar pengidap TBC.
"Ada 20 kelurahan dengan kasus tinggi, ini jadi fokus tim khusus edukasi," kata Yudhi.
Yudhi mengatakan, layanan diagnosis TBC berupa kit tes cepat molekuler (TCM) dan pengobatan tersedia gratis di 42 puskesmas dan 30 rumah sakit di Palembang. Jika dinyatakan positif TBC, pasien akan mendapat obat dan pengobatan gratis selama 6 bulan, termasuk juga bagi pasien TBC multi drug resistant (MDR) atau TB kebal.
Layanan tersebut dapat diakses seluruh warga, baik yang memiliki kartu Indonesia sehat (KIS) maupun tidak. Biaya pengobatan juga ditanggung pemerintah.
"Sekarang tinggal masyarakat itu sendiri, makanya perlu edukasi agar sadar bahwa TBC sangat berbahaya jika tidak diobati dan menular. Bagi warga yang mengalami batuk berkepanjangan, demam meriang, dan sesak nafas, bisa segera ke layanan kesehatan," tutup Yudhi.
