tirto.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung serentak pada tahun 2018 rentan dipolitisasi dengan isu-isu agama yang berpotensi mengancam kerukunan beragama.
Hal itu disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin usai beraudiensi dengan Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Suharyo di Jakarta, Selasa (31/10/2017).
"Ada politik yang bersifat sektarian maka kerukunan sejati itu sulit terwujud," kata Din seperti dikutip Antara.
Din menyatakan, tahun politik memang berpotensi mengancam kerukunan antar umat beragama. Faktor politik, kata dia, merupakan faktor non-agama yang sering memicu rusaknya kerukunan beragama di tengah masyarakat, selain faktor ekonomi dan kesenjangan sosial.
Untuk itu, Din mengajak umat beragama agar saling memperkuat kesadaran kolektif Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bersatu meski memiliki latar belakang berbeda.
"Bayangan saya dan kita semua kerukunan itu bisa semakin terganggu dan berat seiring tahun politik. Maka kita harus segera tarik umat kita masing-masing kepada kesadaran kolektif bahwa kita beda agama, suku, ada perbedaan di antara kita tapi banyak persamaan di antara kita," kata dia.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengajak masyarakat untuk terus mengedepankan persamaan sesama anak bangsa, bukan mempertajam perbedaan apabila nantinya sudah memasuki pesta demokrasi dalam pemilihan umum.
"Maka persamaan-persamaan itu kita kembangkan, perbedaaan kita halangi," kata
Din menekankan, perbedaan yang ada di masyarakat terutama dari aspek agama seharusnya menjadi pendukung demokratisasi di tengah masyarakat. Akan tetapi, demokratisasi itu bisa terwujud jika proses Pilkada sebagai ajang pesta demokrasi tersebut berjalan secara obyektif dan adil.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
