tirto.id - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mempersilakan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra bergabung ke pemerintahan Jokowi.
Mantan Ketua Umum PAN itu membuka isi dialog antara mantan Danjen Kopassus itu dengannya saat hendak masuk kabinet Jokowi.
"Dia bilang 'Pak Amien saya lapor, Pak Amien jadi saya terima [tawaran jadi menteri] tentu bukan untuk carried away atau untuk ikut hanyut, tetapi untuk melakukan tugas tidak pernah melacurkan kedaulatan bangsa kita'," ujar Amien di Yogyakarta, Minggu (27/10/2019).
"Setelah itu saya tepuk pahanya. 'Sudah bismillah', saya akan pantau Anda terus kalau Anda jalannya bener saya dukung. Kalau tidak ya apa boleh buat," tambahnya.
Amien memberi pesan agar Prabowo amanah saat menduduki kursi Menteri Pertahanan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia memberi pesan kalau banyak pekerjaan yang harus diselesaikan saat menjadi Menteri Pertahanan seperti kekayaan alam yang diambil asing.
Oleh karena itu, Ketua MPR periode 1999-2004 ini mewanti-wanti untuk menjaga kedaulatan nasional dengan memperbaiki hal-hal yang masih dinilai lemah seperti di bidang militer, ekonomi dan diplomasi. Ia akan memberi kesempatan Prabowo dan pemerintahan Jokowi bekerja sebelum dikritik.
"Jadi Pak Prabowo harus diberikan fair change. Bahkan kabinet ini pun menurut saya jangan dikritik dulu. Jadi berikanlah ya tiga bulan sampai satu semester," kata Amien.
Wasekjen PAN Windiarto Kardono menegaskan PAN tidak masalah dengan langkah Gerindra. PAN menyikapi dengan santai langkah Gerindra karena sikap partai merupakan kewenangan masing-masing partai setelah Koalisi Indonesia Makmur bubar.
"Tidak masalah dan normal saja karena memang itu hak setiap partai untuk mengambil sikap politiknya sendiri, PAN tidak merasa perlu turut mencampuri sikap setiap parpol," kata Windi kepada reporter Tirto, Senin.
Windi mengatakan, Prabowo bersilaturahmi dengan Amien karena menghormati mantan Ketua MPR itu. Ia memastikan, PAN akan tetap kritis meski ada Prabowo.
"Sikap kritis dan mengontrol jalannya pemerintahan adalah keniscayaan, berlaku sama bagi siapa pun, guna mendorong pemerintah menjadi dan ke arah yang lebih baik," kata Windi.
PKS Sepaham dengan PAN
Sikap PAN tidak jauh berbeda dengan PKS. Wakil Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memastikan PKS tidak masalah Prabowo dan Gerindra merapat ke Jokowi. Hidayat tidak mempermasalahkan Gerindra dapat kursi karena partai berlambang garuda itu bukan bagian dari PKS.
"Sekali lagi Gerindra bukan lah bawahan PKS dan PKS bukan bawahan Gerindra, masing-masing adalah independen, masing-masing menghormati," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/10/2019) lalu.
Hidayat optimistis PKS tidak akan sendiri beroposisi dengan pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan, partai yang kini dipimpin oleh Sohibul Iman itu tetap akan membangun Indonesia walau tidak berada dalam kabinet.
Pria yang juga Wakil Ketua MPR itu mengatakan, check and balance penting demi demokrasi. Ia menganalogikan, umat yang memilih PKS akan kecewa dan antipati dengan demokrasi. "Kalau umat tak percaya lagi demokrasi, pilihannya apa, akan terjadi anarki dan itu pasti tidak kita inginkan," Kata Hidayat.
Hidayat mengakui, konsep check and balance berkurang. Namun, ia berharap agar seluruh anggota DPR tetap bersikap kritis meski koleganya menjadi menteri.
"Kalau baik ya diapresiasi, tapi kalau ada alternatif lebih bagus berikan alternatif kritik yang solutif," ujar Hidayat.
Ada Kalkulasi Politik
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Kunto A Wibowo menegaskan PKS dan PAN bukan pasrah ditinggal Gerindra. Ada faktor lain di balik sikap kedua partai ini tidak mempermasalahkan posisi Gerindra di koalisi Jokowi.
"PKS memiliki positioning yang lebih kuat sebagai oposisi untuk modal 2024, demikian pula PAN yang walaupun dengan segenap usahanya berusaha masuk gerbong tapi akhirnya ketinggalan juga," kata Kunto kepada reporter Tirto, Senin (28/10/2019).
Dalam konteks hubungan PKS dan Gerindra, Kunto mengaku ada dinamika hubungan kedua partai yang berkantor pusat di Jakarta Selatan itu. Kedua partai itu sempat kurang harmonis selama berada di luar pemerintahan.
Ia mencontohkan bagaimana PKS sulit memperoleh kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta usai ditinggal Sandiaga Uno atau posisi PKS yang selalu menjadi nomor dua dalam setiap Pilkada.
"Komunikasi kedua partai ini terkadang tidak baik dan PKS sering dirugikan ketika bermitra dengan Gerindra, oleh karena itu, ini mungkin momentum yang baik untuk keluar dari hubungan yang toxic," ujar Kunto.
Lalu PAN bisa menguatkan posisi tawar politik lewat Muhammadiyah. Partai berlambang matahari itu bisa menguatkan basis pemilih dan meningkatkan militansi kader berlatar belakang Muhammadiyah untuk Pemilu, apalagi Muhammadiyah hanya dapat kursi Menko.
"Bagi Muhammadiyah atau PAN posisi itu justru tidak lebih baik dari Mendikbud. Saya sempat dengar bahwa ada konflik internal terkait kesetujuan posisi Menko-nya Pak Muhadjir ini di PAN," jelas Kunto.
Kunto yakin, PAN dan PKS akan berbagi suara dalam suara Prabowo-Sandi. Suara ini akan dikerek oleh kedua partai yang kecewa dengan Jokowi.
"PKS dan PAN mungkin akan berbagi suara di Pilkada 2020, 2023, dan Pemilu 2024 untuk kantong-kantong suara yang kemarin memilih Prabowo karena "asal bukan Jokowi". Suara yang mungkin kecewa dengan Gerindra karena akhirnya memilih untuk ikut Jokowi," pungkas Kunto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
