tirto.id -
Ketua DPP Partai PKS, Mardani Ali Sera mengatakan hal tersebut rentan memunculkan friksi di koalisi Jokowi-Maruf dan membuat jalannya pemerintahan lima tahun ke depan makin tak efektif.
Di samping itu, bergabungnya demokrat juga sangat tak sehat bagi demokrasi Indonesia.
Sebab, kekuatan oposisi pemerintah makin tergerus dan mekanisme check and balance akan makin sulit. Namun, kalau sudah bergabung di dalam koalisi pemerintahan, menurutnya tidak elok dan tak beretika kalau menjadi oposisi di dalam.
Lantaran itu lah, kata dia, seharusnya partai politik yang mendukung Prabowo-Sandi seperti PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Berkarya tetap menjadi oposisi. "Jadi enggak seru kan kalau PKS doang yang diomongin itu loh,"kata dia.
Ia khawatir yang terjadi nantinya bukan lagi terjadi adu argumen dan gagasan yang berkualitas. Melainkan lebih kepada berbagi kekuasaan dan kepentingan politik kelompok tertentu.
"Kalau itu yang terjadi, pandangan saya, demokrasi kita bisa mundur, mungkin malah sebelum Reformasi kita agak khawatir itu. Kekuatannya tentu bisa dibilang berlebihan, tetapi tetap kita tidak bisa menegasikan betapa godaan kekuasaan itu sangat besar. begitu," tuturnya.
Mardani juga menilai, upaya Presiden Jokowi menarik Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan tak semata urusan rekonsiliasi.
"Ini efek frustasi sosialnya mulai muncul, ini kalau tidak dikelola, masyarakat bisa apatis. Kalau udah apatis yang rugi bangsa ini gitu. Karena menumbuhkan harapan dan partisipasi itu mahal," tuturnya.
Memang rekonsiliasi penting, namun hal tersebut bukan dengan bagi-bagi kursi menteri.
"Rekonsiliasi itu buah dari kedewasaan berpikir dan kematangan sikap. Demokrasi itu bukan menjadikan satu, demokrasi itu adalah mengelola perbedaan, jadi jangan takut terhadap perbedaan, yang penting semua dikelola dengan baik" pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Hendra Friana
