tirto.id - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Muhammad Said Didu menilai masalah keuangan PT Pos Indonesia saat ini sudah di level stadium IV karena perusahaan plat merah itu terlambat melakukan transformasi bisnis.
"Saya melihat memang [karena] keterlambatan melakukan transformasi [bisnis]. Transformasi agak lambat," kata Said ketika dihubungi reporter Tirto pada Senin (4/2/2019).
Pendapat Said itu mengomentari kabar PT Pos yang sempat mengumumkan menunda pembayaran gaji karyawannya sampai batas waktu yang belum ditentukan, pada akhir Januari lalu.
Direksi PT Pos sebelumnya mengklaim penundaan itu terjadi karena perusahaan harus mengatur ulang cash flow atau arus kas keuangan karena ada demonstrasi karyawan. Belakangan, Serikat Pekerja Pos Indonesia menyatakan PT Pos mencairkan gaji karyawan pada 4 Februari 2019. Meski demikian, penundaan itu membuat keuangan BUMN itu menjadi sorotan publik.
Menurut Said, pada beberapa tahun lalu saat PT Pos menggenjot bisnis di sektor logistik, BUMN itu sempat mengalami kebangkitan. Namun, kata dia, ketika PT Pos mulai merambah bisnis lain, seperti jasa transaksi, kondisi perusahaan itu kembali loyo.
"Sekarang, dia [PT Pos] berubah arah [dari semula logistik], beberapa tahun terakhir jadi perusahaan jasa transaksi. Kemudian mereka langsung kalah karena muncul, misalnya, Indomaret, e-banking. Nah bisnis yang dibangun langsung hilang, sementara logistiknya dikurangi," kata Said.
Dia berpendapat PT Pos menerapkan strategi yang salah ketika mentranformasikan bisnisnya. Sebab, kata Said, PT Pos bergeser ke bisnis yang belum terlalu dikuasai perusahaan itu.
"Jadi saya pikir ini ada perubahan dari strategi awal menjadi perusahaan losgitik menjadi perusahaan transaksi. Jadi dia [PT Pos] masuk ke bisnis [jasa transaksi] dan banyak kerja sama dengan bank, yang bukan keahliannya dia," kata dia.
PT Pos selama ini berupaya memperluas layanannya karena bisnis konvensional perusahaan ini tak lagi menjadi sumber pendapatan potensial. Pada periode 2013-2014, pertumbuhan permintaan layanan surat tercatat sudah turun tajam hampir 20 persen dari 401,13 juta buah jadi 322,35 juta buah. Pengiriman paket juga turun hingga 20 persen lebih menjadi 25,261 juta buah.
Jasa pengiriman uang pun menurun hampir 19 persen menjadi 22 juta transaksi saja pada 2014. Di sisi lain, layanan Pos Pay seperti Tabungan Batara dan Pembayaran PLN, PAM, hingga telepon justru tumbuh positif meski hanya 1,4 persen menjadi 168,34 juta transaksi pada tahun yang sama.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Addi M Idhom
