Debat Ahok vs Anies Soal Reklamasi dan SARA di Mata Najwa

tirto.id - Dua calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan menanggapi empat pertanyaan netizen dalam debat di acara Mata Najwa Eksklusif Babak Final Pilkada Jakarta, di Metro TV, Senin (27/3/2017). Empat pertanyaan itu antara lain terkait reklamasi, isu SARA, dana dari pengembang, dan dana kampanye. Masing-masing kandidat bergantian saling menanggapi.

Pencabutan Izin Reklamasi

Terkait pencabutan izin reklamasi yang telah ditetapkan PTUN, Basuki menyampaikan bahwa pihaknya akan menaati putusan hukum dan akan melakukan banding atas putusan tersebut.

“[Dalam] Hukum juga bisa mengajukan banding,” kata Ahok.

Menurut Ahok reklamasi tetap akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat nelayan. Pertimbangan lainnya adalah reklamasi akan bisa menyerap 15 persen tenaga kerja.

Menanggapi pernyataan Ahok, Anies mengatakan dalam masalah pencabutan izin reklamasi pihaknya tak akan melakukan banding. “Saya tak akan naik banding,” kata Anies.

Anies kembali menekankan bahwa reklamasi harus berpihak kepada masyarakat kecil.

Pernyataan Anies kembali ditanggapi Ahok. Menurut Ahok tugasnya sebagai gubernur adalah mengadministrasi keadilan sosial. Dalam proyek reklamasi itu, duit para pengembang akan diperuntukkan untuk masyarakat kecil.

Isu SARA

Sementara terkait isu SARA, Anies yang mendapat pertanyaan itu mengatakan, bahwa warga punya hak memilih dan dipilih dalam politik. Menurutnya berhembusnya isu SARA itu bukan pihaknya yang melakukan. “Bukan tim kita yang melakukan,” kata Anies.

Menurut Anies, justru Ahok yang kerap melemparkan provokasi dan membuat pernyataan-pernyataan yang tak perlu. Anies mencontohkan soal pernyataan Ahok dalam memilih password wifi dengan kata “kafir”. Hal itu, kata Anies, tak pantas dilakukan oleh pejabat publik.

Ahok membantah pernyataan Anies. “Saya selalu dituduh,” ujar Ahok.

Ahok menyampaikan tuduhan-tuduhan itu disampaikan oleh lawan politik karena mereka tidak memiliki program yang jelas. Akibatnya kubu lawan melemparkan isu-isu berbau SARA.

Anies membantah lagi pernyataan Ahok. Anies kembali menekankan bahwa pernyataan-pernyataan kontroversial Ahok tak perlu disampaikan seorang pejabat publik.

“Ga perlu pernyataan-pernyataan itu muncul,” kata Anies.

Bagi Anies, masyarakat punya sisi psikologis dan sosiologis tersendiri yang harus dipahami oleh pemimpin. Oleh karena itu, yang terpenting, kata Anies, adalah membuat kehidupan warga menjadi tenang.

Bantuan CSR

Mengenai isu transparansi dana Corporate Social Responsibility (CSR), Ahok yang giliran menjawab pernyataan, mengatakan bahwa dana CSR selama ini bisa dipertanggungjawabkan. Alasannya, kata Ahok semua pekerjaan dan dana CSR dari swasta diukur oleh Jasa Penilai.

Dia juga bersikukuh bahwa dana CSR itu tepat untuk membangun proyek-proyek di Jakarta. “Model ini lebih murah dan lebih cepat,” kata Ahok.

Menanggapi dana CSR ini, Anies memilih jawaban diplomatis. Menurutnya keberpihakan akan memunculkan solusi.

Menurutnya, bicara tentang CSR dan tata kelola pemerintahan berarti bicara tentang prosedur. “Kenapa ada prosedur supaya tidak ada penyalahgunaan,” kata Anies.

Ahok menanggapi balik pernyataan Anies. Menurutnya apa yang disampikan Anies sama saja. “Kalimatnya yang dibolak-balik,” kata Ahok.

Dana Kampanye Pilkada DKI Jakarta

Sementara itu, menjawab pernyataan netizen mengenai dana kampanye Sandiaga yang mencapai Rp62 miliar, Anies mengatakan bahwa memang Sandiaga seorang pengusaha muda yang memilih untuk ikut bekerja bagi Jakarta.

Tanpa menyebut total angka dari sumbangan masyarakat, Anies mengatakan bahwa sumbangan masyarakat lebih besar dari Rp62 miliar. “Sumbangan rakyat berupa spanduk dan lain-lain lebih dari Rp62 miliar,”

Berbeda dengan Anies, Ahok mengklaim bahwa dana kampanyenya berasal dari sumbangan rakyat dalam angka yang kencil-kecil. Menurut Ahok pola seperti ini daripada dana kampanye yang cenderung berasal dari satu pihak. “Supaya tidak berhutang budi kepada salah satu pihak,” kata Ahok.

Anies kembali berkelit dari “serangan” Ahok. Menurutnya, membuka asal dana kampanye mereka merupakan bentuk kejujuran. Yang lebih penting, kata Anies, dana itu bisa dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan bahwa warga juga melakukan iuran secara suka rela di kampung masing-masing. “Kami desentralistis,” kata Anies.

Menurut Anies dana kampanye mereka bersal dari gerakan rakyat dan tak sentralistis sebagaimana terjadi di Rumah Lembang sebagaimana dilakukan Ahok.

“Namun yang pasti itu yang menghasilkan 40 suara [di putaran pertama pilkada] kemarin,” kata Anies.