tirto.id - Auditor Ahli Pertama menjadi salah satu formasi yang banyak dibuka di berbagai instansi pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
Auditor Ahli Pertama pada CPNS 2024 merupakan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan instansi pemerintah.
Jabatan Auditor Ahli Pertama merupakan jenjang jabatan fungsional paling rendah yang terdiri dari Penata Muda golongan ruang III/a, dan naik menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
Auditor memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
Bagi pelamar yang telah mendaftarkan diri untuk jabatan Auditor Ahli Pertama dalam CPNS 2024, dan dinyatakan lolos hasil seleksi administrasi yang disampaikan pada 14-19 September 2024, maka tahapan seleksi CPNS 2024 selanjutnya adalah tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) Auditor Ahli Pertama.
Tes SKD dan SKB menjadi tahap seleksi terakhir CPNS 2024. Apabila pelamar lolos pada tes tersebut, maka bisa dipastikan lolos rekrutmen CPNS 2024.
Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan tahapan seleksi tersebut, pelamar dapat mempelajari contoh-contoh soal tes SKB untuk jabatan Auditor Ahli Pertama.
Contoh Soal SKB Auditor Ahli Pertama dan Jawaban
1. Empat fungsi pokok manajemen yang menjadi cakupan manajemen pemerintahan adalah sebagai berikut, kecuali:
a. Perencanaan
b. Pengorganisasian
c. Pelaksanaan
d. Pengevaluasian
e. Pengendalian
Jawaban: d
2. Batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relative pada pencapaian tujuan dalam tingkat toleransi yang diperkenankan dalam konteks organisasi secara keseluruhan dikenal dengan istilah apa?
a. Risk taker
b. Risk avoidance
c. Risk appetite
d. Risk tolerance
e. Risk lover
Jawaban: d
3. Sebuah institusi pemerintah dalam menangani risiko kebakaran menerapkan upaya pemasangan alat pemadam kebakaran dan memasang petunjuk evakuasi saat kebakaran.Tindakan ini merupakan bentuk opsi penanganan risiko:
a. Mengurangi frekuensi risiko
b. Mengurangi konsekuensi risiko
c. Membagi risiko
d. Menerima risiko
e. Tidak ada jawaban yang benar
Jawaban: b
4. Data yang telah diolah, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah disebut :
a. Informasi
b. Komunikasi
c. Pesan
d. Informan
e. Komunikan
Jawaban: a
5. Peraturan yang mengatur bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah:
a. Perpres No. 192 tahun 2014
b. PP no. 60 tahun 2008
c. UU no. 17 tahun 2004
d. UU n0. 15 tahun 2004
e. Semua jawaban benar
Jawaban: b
6. Pengendalian prevention digambarkan sebagai kegiatan pengendalian yang bertujuan:
a. Meningkatkan probabilitas
b. Mengurangi probabilitas
c. Meningkatkan dampak kerugian yang mungkin terjadi
d. Mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi
e. Meningkatkan probabilitas dan mengurangi dampak
Jawaban: b
7. Pengendalian mitigation digambarkan sebagai kegiatan pengendalian yang bertujuan:
a. Meningkatkan probabilitas
b. Mengurangi probabilitas
c. Meningkatkan dampak
d. Mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi
e. Meningkatkan probabilitas dan mengurangi dampak
Jawaban: d
8. Dalam tataran praktis, wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia adalah ditetapkannya peraturan berikut, kecuali:
a. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/1999
b. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/8/2003
c. UU Nomor 17 Tahun 2003
d. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
e. Semua jawaban benar
Jawaban: c
9. Asas dalam pengelolaan keuangan negara adalah; asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas pemeriksaan keuangan. Asas yang mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, dalam arti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran merupakan:
a. Asas universalitas
b. Asas tahunan
c. Asas proporsionalitas
d. Asas kesatuan
e. Asas spesialitas
Jawaban: d
10. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah melalui pengalokasian sebagian dana APBN kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas, kecuali:
a. Dana Alokasi Umum
b. Dana Alokasi Khusus
c. Dana Bagi Hasil
d. Dana Otonomi Daerah
e. Dana penyesuaian
Jawaban: d
11. Berikut ini yang bukan termasuk prinsip etika Auditor Internal Pemerintah, yaitu...
a. integritas
b. objektivitas
c. akuntabel
d. transparansi
e. kompetensi
Jawaban: d
12. Proses identifikasi masalah , analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif , dan profesional berdasarkan standar disebut ...
a. audit
b. pemantauan
c. Evaluasi
d. Advisory
e. Reviu
Jawaban: a
13. 1. Penetapan tujuan dan lingkup penugasan;
2. Pemahaman audit;
3. Identifikasi dan penilaian risiko;
4. Identifikasi pengendalian kunci;
Di atas merupakan penugasan Assurance, bagian dari:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Pelaporan
d. Pencegahan
e. Pengawasan
Jawaban: a
14. APBN merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan merupakan fungsi:
a. Otorisasi
b. Perencanaan
c. Pengawasan
d. Alokasi
e. Distribusi
Jawaban: a
15. Pak Rahman adalah auditor yang sangat ditakuti oleh pegawainya, ketika melakukan pemeriksaan sangat detail dan ada kesalahan sekecil apa pun akan ditegur dengan keras. Hal tersebut Pak Rahmat lakukan untuk memastikan ketaatan terhadap suatu peraturan. Tindakan tegas yang dilakukan Pak Rahmat termasuk peran sebagai...
a. Konsultan
b. Auditor
c. Lawyer
d. Hakim
e. Watchdog
Jawaban: e.
16. Dalam bentuk data base, peta audit lebih mudah dalam menghasilkan laporan misalnya, KECUALI…
a. Penugasan audit yang sedang berlangsung
b. Risiko yang mengancam tujuan tertentu
c. Rincian risiko yang diurutkan berdasarkan scarenya
d. Beragam laporan lain sesuai data-data yang disimpan dalam data base
e. Informasi terkait pengendalian risiko tidak tersampaikan
Jawaban: e
17. Possitive assurance diberikan oleh auditor internal untuk memberikan …
a. Kebijakan Audit
b. Standar Audit APIP
c. Keyakinan informasi telah diaudit
d. Meningkatkan manajemen
c. Efektivitas dan Efisien
Jawaban: c
18. Tahapan reviu laporan keuangan adalah, KECUALI…
a. Perencanaan kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini berupa penentuan objek, proses dan akun yang akan direviu
b. Pelaporan hasil investigasi
c. Pelaporan berupa penyusunan
d. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam tahap penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi
e. Pendampingan selama pemeriksaan BPK
Jawaban: b
19. Dalam memberikan / merumuskan rekomendasi auditor harus memperhatikan…
a. Rekomendasi harus dapat dilaksanakan
b. Jika terdapat alternatif diselesaikan dengan cara sendiri
c. Biaya yang akan terjadi dalam mengimplementasikan rekomendasi melebihi manfaat yang akan diperoleh
d. Tidak mengarah pada tindakan nyata
e. Kurang maksimal dalam melaksanakan audit
Jawaban: a
20. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan tindak lanjut hasil temuan audit adalah…
a. Semua formulir dan bukti pendukung tidak saling berkaitan
b. Tim pemantauan tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak lanjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti
c. Status tindak lanjut pelaksanaan tidak dilaporkan pimpinan
d. Laporan perkembangan kemajuan tidak diterima secara periodik
e. Laporan tidak memenuhi syarat kriteria
Jawaban: b
21. Secara khusus auditor internal yang melaksanakan kegiatan konsultasi diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut….
a. Memiliki keahlian memfasilitasi dan kolaborasi
b. Kurang pengalaman tugas secara umum
c. Memproses dan merespon secara lambat
d. Berpikir kurang analitis dalam menyelesaikan masalah
e. Kurang mampu membangun hubungan baik dan cepat
Jawaban: a
22. Indikasi perbuatan yang bisa diketegorikan sebagai tindak pidana korupsi, cukup banyak. Salah satunya adalah . . .
a. Penggelapan uang atau surat berharga yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
b. Korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang
c. Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan
d. Korupsi yang terjadi antara pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan swasta
e. Semua benar
Jawaban: e
23. Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan. Tujuannya adalah . . .
a. Agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara membantu pihak swasta untuk mencapai tujuan tertentu
b. Dapat memengaruhi putusan perkara, dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim
c. Laporan tidak ditindaklanjuti oleh KPK
d. Agar semua anggota masyarakat untuk terlibat aktif membuat pengaduan
e. Agar tidak terjadi ajang fitnah, KPK membuat beberapa prinsip dasar
Jawaban: b
24.Laporan yang diterima KPK diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Mekanisme sejak laporan diterima adalah . . .
a. Penuntutan
b. Verifikasi laporan
c. Koordinasi
d. Monitor
e. Penyidikan
Jawaban: b
25. APBN harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian merupakan fungsi APBN yaitu :
a. Otorisasi
b. Perencanaan
c. Pengawasan
d. Alokasi
e. Stabilisasi
Jawaban: e
Penulis: Bintang Pamungkas
Editor: Dhita Koesno
