30 Contoh Soal SKB Petugas Barang Bukti CPNS 2024 & Jawabannya

tirto.id - Pelamar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 formasi petugas barang bukti perlu mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB). SKB sendiri diselenggarakan oleh pelamar yang lolos seleksi kompetensi dasar (SKD).

Tentu tidak ada salahnya bagi pelamar untuk mempersiapkan diri mengikuti SKB CPNS 2024 dari sekarang. Pelamar bisa mempersiapkan diri dengan belajar contoh soal SKB khusus petugas barang bukti CPNS 2024 dan jawabannya.

SKB adalah salah satu rangkaian tes dalam rekrutmen CPNS 2024. Tidak seperti SKD, tes SKB kemungkinan berbeda-beda pada setiap formasi jabatan. Hal ini karena tes SKB diselenggarakan untuk menguji kemampuan pelamar menguasai bidang yang dilamar.

Salah satu formasi yang banyak dilamar di CPNS 2024 petugas barang bukti. Formasi ini dibuka dalam kuota cukup besar oleh instansi Kejaksaan Agung RI.

Kejaksaan RI membuka sebanyak 7.846 kebutuhan formasi CPNS 2024. Sebanyak 1.446 di antaranya dialokasikan untuk mengisi posisi petugas barang bukti.

Kumpulan Contoh Soal SKB Petugas Barang Bukti Kejaksaan dan Jawabannya

Pelamar CPNS 2024 formasi petugas barang bukti Kejaksaan RI bisa berlatih soal-soal SKB mulai dari sekarang. Berikut ini kumpulan contoh soal SKB petugas barang bukti kejaksaan dan jawabannya:

1. Hari anti korupsi wajib diperingati oleh seluruh ASN di lingkungan Kejaksaan, baik kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Peringatan tersebut jatuh pada tanggal ....

A. 11 November

B. 24 November

C. 9 Desember

D. 14 Desember

E. 23 Desember

Jawaban: C

2. Sesuai ketentuan, untuk diangkat menjadi jaksa, usia seorang calon jaksa tidak lebih dari ....

A. 25 tahun

B. 35 tahun

C. 40 tahun

D. 41 tahun

E. 45 tahun

Jawaban: B

3. Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara ....

A. Pidana

B. Perdata

C. Tata Usaha Negara

D. Hukum Khusus

E. Hukum Militer

Jawaban: A

4. Jika suatu permohonan bantuan hukum telah dinyatakan lengkap, maka pemberi bantuan hukum harus memberikan jawaban dalam rentang waktu ....

A. 3 hari kerja

B. 5 hari kerja

C. 7 hari kerja

D. 14 hari kerja

E. 30 hari kerja

Jawaban: A

5. Berikut merupakan pembagian Ankum atau atasan yang berhak menghukum berdasarkan jenjangnya, kecuali ....

A. Ankum

B. Ankum Berwenang Penuh

C. Ankum Atasan

D. Ankum dari Ankum Atasan

E. Ankum Tertinggi

Jawaban: B

6. Standar Bantuan Hukum disusun dan ditetapkan oleh ....

A. DPR

B. Presiden

C. Menteri

D. Jaksa Agung

E. Lembaga Bantuan Hukum

Jawaban: C

7. Berdasarkan usia, seorang Jaksa akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah berusia ....

A. 56 tahun

B. 58 tahun

C. 60 tahun

D. 62 tahun

E. 63 tahun

Jawaban: D

8. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh ....

A. MPR

B. DPR

C. Presiden

D. Menteri

E. Jaksa Agung

Jawaban: C

9. Bantuan hukum diberikan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali ....

A. Keadilan

B. Persamaan kedudukan di muka hukum

C. Keterbukaan

D. Pelayanan prima

E. Efektivitas

Jawaban: D

10. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa wajib menerapkan doktrin ....

A. Tri Dharma Adhyaksa

B. Tri Karma Adhyaksa

C. Tri Setya Adhyaksa

D. Sapta Krama Adhyaksa

E. Sapta Setya Adhyaksa

Jawaban: B

11. Penahanan disiplin ringan merupakan salah satu jenis hukuman militer. Lama hari penahanan yang dimaksud adalah ....

A. 14 hari

B. 21 hari

C. 30 hari

D. 45 hari

E. 60 hari

Jawaban: A

12. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia meliputi beberapa hal berikut ini ....

A. Pengamanan kantor

B. Pengamanan kedinasan

C. Pengamanan komunikasi

D. Pengamanan Fisik

E. Pengamanan mental

Jawaban: E

13. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan Inspektorat. Inspektorat yang dimaksud paling banyak berjumlah ....

A. 2 inspektorat

B. 3 inspektorat

C. 4 inspektorat

D. 6 inspektorat

E. 7 inspektorat

Jawaban: D

14. Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan berdasarkan usulan dari ....

A. Presiden

B. Wakil Presiden

C. Menteri

D. Jaksa Agung

E. DPR

Jawaban: D

15. Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah ....

A. UU Nomor 18 Tahun 2002

B. UU Nomor 16 Tahun 2004

C. UU Nomor 22 Tahun 2004

D. UU Nomor 16 Tahun 2006

E. UU Nomor 18 Tahun 2006

Jawaban: B

16. Seorang Jaksa Agung dapat dibantu oleh staf ahli. Staf ahli tersebut berjumlah ....

A. paling banyak 3 orang

B. paling banyak 4 orang

C. paling banyak 5 orang

D. paling banyak 6 orang

E. paling banyak 7 orang

Jawaban: D

17. Jaksa Agung RI saat ini adalah ....

A. Dr. ST. Burhanuddin, SH.,MH

B. Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SH.,MH

C. Setia Untung Arimuladi, SH. MHum

D. Ali Mukartono, SH.,MH

E. Feri Wibisono, SH , C.N

Jawaban: A

18. Seorang Jaksa dapat diberhentikan karena alasan berikut ini, kecuali ....

A. terbukti melakukan tindak kejahatan

B. terbukti melalaikan kewajiban

C. tidak memiliki kecakapan

D. melanggar sumpah/janji jabatan

E. melakukan perbuatan tercela

Jawaban: C

19. Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan ....

A. Undang-Undang

B. Peraturan Pemerintah

C. Keputusan Presiden

D. Peraturan Jaksa Agung

E. Peraturan Jaksa Negeri

Jawaban: D

20. Makna warna kuning pada logo kejaksaan memiliki arti ....

A. Luhur

B. Tekun

C. Bijaksana

D. Adil

E. Berani

Jawaban: A

21. Peraturan Jaksa Agung Tentang Kode Perilaku Jaksa diterbitkan pada tahun ....

A. 2010

B. 2012

C. 2018

D. 2019

E. 2020

Jawaban: B

22. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi beberapa hal berikut, kecuali ....

A. berbadan hukum

B. memiliki kantor/sekretariat yang tetap

C. memiliki pengurus

D. memiliki program bantuan hukum

E. memiliki calon penerima bantuan hukum

Jawaban: E

23. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan ....

A. Kejaksaan Negeri

B. Kejaksaan wilayah

C. Kejaksaan Militer

D. Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi

E. Kejaksaan Sipil

Jawaban: A

24. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 mengatur tentang ....

A. Sistem Praperadilan

B. Hukum Militer

C. Badan Hukum

D. Bantuan Hukum

E. Tindak Pidana Khusus

Jawaban: D

25. Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang ....

A. Penuntutan

B. Penahanan

C. Pengembalian kekayaan negara

D. Pemberian vonis

E. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Jawaban: A

26. Hukum Pidana terdiri dari dua kata, “hukum” dan “pidana”. Hukum berarti aturan,sedangkan pidana berarti …

A. Penjara

B. Penderitaan/nestafa

C. Kurungan

D. Denda

E. Tahanan

Jawaban: B

27. Jika terjadi gejala yang mengganggu keseimbangan di masyarakat maka terlebih dahulu diselesaikan dengan mekanisme …

A. Hukum pidana

B. Hukum administrasi

C. Hukum perdata

D. Di luar hukum pidana

E. Hukum denda

Jawaban: D

28. Pada tanggal berapakah Wetboek van Strafrecht voor NederlandschIndie diberlakukan …

A. 1 Januari 1918

B. 1 Januari 1919

C. 1 Februari 1918

D. 1 Februari 1919

E. 1 Maret 1918

Jawaban: A

29. Penjatuhan pidana kepada seseorang yang melanggar larangan dalam hukum pidana dilakukan oleh negara dengan/secara...

A. Anjuran

B. Rekomendasi

C. Paksaan

D. Kebolehan

E. Persetujuan

Jawaban: C

30. Manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan sifat hukum pidana?

A. Hukum pidana merupakan hukum privat

B. Hukum pidana merupakan hukum individu

C. Hukum pidana merupakan hukum publik

D. Hukum pidana merupakan hukum kelompok

E. Semua salah

Jawaban: C