tirto.id - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, merasa tidak puas dengan sikap Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini lantaran dana bagi hasil (DBH) diterima di daerahnya tidak sesuai dengan hasil produksi minyak yang diperoleh.
Dia mengklaim produksi minyak di Kepulauan Meranti meningkat hampir 8.000 barel per hari. Pada 2023 bahkan sudah ada tambahan 19 sumur bor baru dengan target produksi 9.000 barel per hari. Atas hasilnya tersebut, dia menghitung pendapatan dari tambang minyak bertambah, maka uang yang diperoleh justru meningkat tapi malah sebaliknya yang didapat.
"Untuk Pak Dirjen (Lucky Alfirman) ketahui jadi seandainya kami naik penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan Pak Dirjen mengeluarkan surat untuk pemberhentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti, enggak apa-apa kami masih bisa makan, daripada uang kami dihisap sama pusat," katanya di acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah disiarkan dalam saluran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, dikutip Senin (12/12/2022).
Adil mengaku sudah berkali-kali meminta penjelasan dari Kemenkeu terkait dengan penurunan DBH di wilayahnya. Dia bahkan sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati terkait hal tersebut. Namun, pihak Kemenkeu justru meminta untuk audiensi secara online.
"Kemarin waktu zoom lewat zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak-desak, barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar per barel," katanya.
Tak puas, Adil bahkan sampai bertolak ke Bandung untuk meminta penjelasan kepada Sri Mulyani. Namun, sampai di sana justru acara yang harusnya dihadiri oleh Sri Mulyani malah diwakili oleh bawahannya.
"Sampai saya kejar ke Bandung, Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri yang kompeten, itu hadir itu staf saya tahulah. Sampai saya ngomong ini orang keuangan isinya iblis apa setan?" jelasnya.
Respons Kemenkeu
Pernyataan Bupati Adil direspons langsung secara terbuka oleh Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo. Yustinus mengaku keberatan dan menyayangkan pernyataan Adil yang sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kemenkeu iblis atau setan.
"Ini jelas ngawur dan menyesatkan karena Kemenkeu justru sesuai Undang-Undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi DBH," jelasnya dikutip dari video dibagikan di laman twiternnya @prastow.
Dia menekankan, dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tetapi daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama.
Kemenkeu, lanjut dia, bahkan telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer daerah dan dana desa sebesar Rp872 miliar. Jumlah ini setara 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar Rp222 miliar.
"Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang meluas," tegas Yustinus.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
