Indeks Bupati Meranti

Plt Bupati Meranti Asmar berjanji mengaudit proyek bermasalah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti selama kepemimpinan Muhammad Adil.

Pencegahan terhadap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan kasus Bupati Meranti diberlakukan selama enam bulan, terhitung dari 10 Mei 2023 lalu.

KPK masih perlu mendalami motif Muhammad Adil dan para tersangka lain yang memberi & menerima suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

KPK menuturkan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, M Adil yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umrah.

Kemendagri menuturkan jika Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan maka bakal dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Meranti.

Total harta kekayaan yang dilaporkan Bupati Meranti, M Adil mencapai Rp4.785.577.310.

KPK segera membawa Bupati Kepulauan Meranti, M Adil, ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif.

KPK menangkap Bupati Meranti M. Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT), Kamis (6/4/2023) malam.

Tidak ada pencopotan ataupun penggantian Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil akibat protes ke Kemenkeu ihwal dana bagi hasil (DBH) migas.

Kekurangan pembayaran DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti akan dibayar setelah dilakukan audit oleh Kemenkeu.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjelaskan terkait kondisi daerahnya yang tertinggal dan kemiskinannya tergolong ekstrem. 

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dijadwalkan bertemu dengan beberapa kementerian membahas soal polemik Dana Bagi Hasil (DBH).

Kementerian Dalam Negeri akan memanggil kembali Bupati Meranti, Muhammad Adil, pukul 16.00 WIB, Selasa (20/12/2022) sore ini.

Kementerian Dalam Negeri akan memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pekan depan tepatnya pada Selasa (20/12/2022).

Protes Bupati Kepulauan Meranti soal dana bagi hasil daerah menjadi momentum untuk mencari mekanisme DBH yang ideal.

Dasco menilai pejabat seperti Bupati Meranti memiliki ruang yang bisa digunakan menyampaikan kritik secara elegan tanpa harus disampaikan depan publik.

Didik J Rachbini menilai, ucapan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia sebagai tindakan makar.

Alasan Bupati Meranti Muhammad Adil ngamuk ke Kemenkeu dan respons Kemendagri.

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mengaku, sempat ingin menggugat Presiden Jokowi lantaran Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan Kemenkeu tidak sesuai.

Mendagri Tito meminta kepada Bupati Meranti, Muhammad Adil agar menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.