tirto.id - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mengaku, sempat ingin menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akibat Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak sesuai yang diharapkan. Sebagai daerah penghasil minyak, dia berharap DBH diberikan di wilayahnya sepadan.
Dia menjelaskan tahun 2021 DBH diberikan hanya sebesar Rp114 miliar. Sementara pada 2022, Rp115 miliar atau naik hanya sedikit. Padahal produksi minyak daerahnya kini berhasil naik mencapai 8.000 barel per hari, dari sebelumnya sekitar 3.000 - 4.000 barel per hari.
"Saya kemarin juga dipanggil, ketemu Pak Tito minta petunjuk pak. Saya mau gugat Pak Jokowi," kata dia dalam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, dikutip Selasa (13/12/2022).
Dia menuturkan meski sebagai daerah miskin Kepulauan Meranti sudah menghasilkan minyak dari 1973. Di mana terdapat 222 baru. Jumlah ini termasuk tambahan 13 sumur baru dan 19 sumur bor baru di 2023 mendatang.
"Bapak mau tahu, 113 sumur di Meranti sudah kering diambil pusat tidak tahu saya untuk gimana, sekarang tinggal beberapa lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memanggil dan menegur keras Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Senin (12/12/2022). Pemanggilan tersebut berkaitan terkait ancaman Adil bakal pindah ke Malaysia dan angkat senjata lantaran merasa pembagian Dana bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas) tidak sesuai.
Tito menegaskan, sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.
Tidak hanya bertemu dengan Tito, Adil juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.
Dalam pertemuan itu, pihak Kemendagri meminta agar Adil beretika dalam berkomunikasi. Suhajar menilai, Adil tidak perlu memberikan pernyataan tidak pantas ke publik hingga memicu kegaduhan.
"Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar usai pertemuannya dengan Adil dalam keterangan pers, Senin (12/12/2022).
Suhajar menegaskan, Kemendagri tidak mau ada kepala daerah yang bersikap arogan. Suhajar menilai kepala daerah perlu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekalipun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain.
Dia mengklaim, Kemendagri tak segan-segan menegur kepala daerah yang bertindak di luar etika yang semestinya dimiliki oleh seorang pejabat publik.
“Sangat tidak dibenarkan sikap berkata kasar. Kemendagri sangat prihatin dan memperingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak meniru perilaku yang justru mencoreng citra pemerintah,” tegas Suhajar.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
